Pemkab Sidoarjo raih opini WTP atas laporan keuangan 2025

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Bupati Sidoarjo Subandi menyatakan bahwa hal tersebut mencatatkan capaian 13 kali berturut-turut Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2013.

"Capaian ini menjadi bukti bahwa Pemkab Sidoarjo mampu menyajikan laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi yang ada," kata Subandi dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Sabtu.

Menurutnya, opini WTP tersebut diberikan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025, yang diserahkan serentak kepada 33 pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat.

Menurut Subandi, keberhasilan mempertahankan opini WTP menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengatakan laporan hasil pemeriksaan tidak hanya menjadi instrumen penting untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga sebagai sarana evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

“Capaian opini WTP ini harus terus dipertahankan, karena menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembelanjaan APBD secara transparan dan akuntabel,” ujar Subandi.

Menurutnya, pencapaian tersebut juga menjadi indikator bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidoarjo telah dilaksanakan secara tertib, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Subandi menambahkan capaian opini WTP tersebut tak lepas dari hasil kerja bersama seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

"Kami akan terus menguatkan koordinasi dan mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertahankan capaian opini WTP ini pada tahun-tahun mendatang," kata Subandi.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.