Diskoperindag Trenggalek Latih Eks-TKI Berwirausaha

Trenggalek - Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Diskoperindagtamben) Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, melatih sedikitnya 30 eks-TKI dan calon TKI yang gagal berangkat, untuk berwirausaha secara mandiri. Sekretaris Diskoperindagtamben Trenggalek, Joko Setyono, di Trenggalek, Sabtu, mengungkapkan, pelatihan terhadap para mantan TKI maupun yang gagal berangkat ke luar negeri tersebut telah mereka rintis sejak akhir tahun 2011. "Langkah (pelatihan) ini merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan lapangan pekerjaan, terutama dalam mengantisipasi dampak moratorium TKI ke sejumlah negara di Asia Tenggara maupun Timur Tengah," terangnya. Ia menjelaskan, pelatihan tahap awal dilakukan di Balai Pelatihan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) Sidoarjo, 4-24 November 2011. Saat itu, lanjut Joko, sebanyak 30 mantan TKI dan calon TKI yang tergabung dalam kelompok usaha baru (Wira Usaha Baru) mengikuti serangkaian program diklat persepatuan, mulai dari proses pembuatan, manajemen, hingga strategi pemasaran. "Pembinaan kami lanjutkan di dinas dengan melakukan serangkaian pelatihan mulai tanggal 5 April hingga akhir Juni," terangnya. Joko menegaskan pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari kebijakan dari Kementerian Perindustrian melalui Dirjen Industri Kecil Menengah, Disperindag Jatim, serta Asosiasi Perajin Seluruh Indonesia (Asprisindo). Sebelumnya, tim dari Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian sempat datang ke Trenggalek untuk melihat langsung program pengembangan wirausaha mandiri bagi kelompok mantan TKI maupun calon TKI yang batal berangkat ke luar negeri. Hasilnya, Sekretaris Ditjen Industri Kecil dan Menengah, Bushar Maidi menyatakan apresiasi serta optimismenya dalam mengembangkan program sejenis di daerah-daerah yang menjadi kantong TKI, seperti Ponorogo, Blitar, Tulungagung, serta Trenggalek. "Ya, Trenggalek memang menjadi salah satu kantong TKI yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. TKI yang sudah habis masa kontraknya dan pulang ke daerah kalau tidak mendapat perhatian dari pemerintah bisa menjadi masalah baru," ujar Bupati Trenggalek, Mulyadi Wr. (*)