Pasuruan, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan telah menyiapkan proposal rancangan pelaksanaan Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk wilayah Kabupaten Pasuruan.
"Kami telah mengutus Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pasuruan Suwito Adi untuk bertemu dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf demi membahas rancangan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Pasuruan," kata Bupati Pasuruan Rusdi Sutejo dalam keterangan di Pasuruan, Rabu.
Rusdi mengaku seluruh proposal dan rancangan pelaksanaan Sekolah Rakyat di Pasuruan tersebut telah diterima dan dibahas dengan baik oleh Mensos dan perwakilan Pemkab tersebut.
Ia menyatakan proposal itu terkait dengan usulan tempat yakni gedung eks kantor Pemkab Pasuruan sebagai lokasi Sekolah Rakyat hingga kuota rombongan belajar.
Rusdi menjelaskan pemilihan gedung eks kantor Pemkab merupakan opsi terbaik yang dimiliki Pemkab mengingat gedung ini masih dinilai sangat layak untuk dijadikan lokasi sekolah rakyat.
"Ada banyak ruangan yang bisa diubah atau diperbaiki sedikit. Kami rasa tidak akan terlalu banyak mengeluarkan biaya. Tempatnya juga luas, ada lapangan, ada masjid, area parkir dan sebagainya," jelas Rusdi.
Selain itu dalam proposal tersebut, Pemkab Pasuruan mengusulkan jumlah siswa sebanyak 150 orang yang terbagi dalam enam kelompok rombongan belajar (rombel) yang masing-masing terdiri dari 25 siswa baik dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Tentang kriteria calon siswa-siswi, Rusdi menuturkan Sekolah Rakyat akan menyediakan pendidikan gratis berkualitas bagi peserta didik yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Peserta didik Desil 1 dan 2 ini adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim sehingga diprioritaskan memiliki prestasi akademik yang menonjol.
Nantinya, seleksi penerimaan akan dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan verifikasi status ekonomi sebelum kemudian dilanjutkan dengan tes akademik.
Rusdi mengatakan apabila sudah diseleksi, maka proses pembelajaran di Sekolah Rakyat nantinya akan menganut sistem seperti boarding school yakni siswa akan menginap di sekolah dan mendapatkan fasilitas gratis mulai dari makan minum, penginapan berupa asrama, seragam, hingga laptop selama belajar.
"Yang jelas siswa yang lolos seleksi harus dapat izin dari orang tua untuk tidak pulang selama masa belajar karena sistemnya boarding school. Perihal tenaga pengajar semuanya kebijakan dari Pusat, kalaupun diminta bantuan, kami sangat siap," tegas Rusdi.
Ke depannya, Rusdi mengaku tim dari Kementerian Sosial akan segera melaksanakan survei guna menilai kelayakan dan kondisi gedung eks Pemkab tersebut pada pertengahan bulan April mendatang demi melancarkan program Sekolah Rakyat yang ditargetkan akan mulai berjalan pada Juli mendatang.
