Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mendorong beberapa wilayah di Jawa Timur (Jatim), termasuk Kabupaten Jember, menjadi prioritas usulan pembangunan Sekolah Rakyat.
Dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Senin, Mensos menginginkan Kabupaten Jember sebagai pusat wilayah Tapal Kuda.
Selain itu Mensos mengatakan tingkat kemiskinan di Jember juga masih cukup tinggi dengan persentase 9,01 persen dari jumlah penduduk, menurut data BPS.
Semula Mensos bertanya mengenai lokasi mana saja di wilayah Jatim yang diusulkan untuk dibangun Sekolah Rakyat pada tahun ini.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pasuruan Suwito Adi mengatakan pihaknya mengusulkan untuk menggunakan lahan bekas kantor pemerintah daerah yang lama.
"Sekolah rakyat yang diusulkan di mana?" tanya Mensos Saifullah Yusuf.
"Di kantor pemda lama, di Hayam Wuruk. Itu sudah siap, Pak Menteri," jawab Suwito.
Mensos lantas kembali bertanya mengenai kesiapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasuruan terkait penerimaan calon siswa Sekolah Rakyat pada tahun ini. Suwito menyampaikan, pihaknya sudah siap melakukan hal tersebut.
Bahkan ia menyebut Pemkab Pasuruan juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian PU.
"Berarti bisa penerimaan tahun ini?" tanya Mensos Saifullah Yusuf.
"Nggih, tahun ini Insya Allah siap. Kemarin sudah kita koordinasikan dengan Kementerian PU," ujar Suwito.
Sementara itu, Kepala Dinsos Provinsi Jatim Restu Novi Widiani mengungkapkan tanah milik Pemprov banyak berada di wilayah Malang dan Jember.
Mendengar hal itu, Mensos pun meminta Novi agar Jember bisa memulai Sekolah Rakyat pada tahun ini. "Nah, Jember. Bisa enggak bu, suruh mulai itu Jember tahun ini," kata Mensos.
Novi menjelaskan pihaknya memang memprioritaskan Jember sebagai salah satu lokasi Sekolah Rakyat.
"Kalau tanahnya ada kosong. Itu memang kami prioritaskan," jelas dia.
Sebagai informasi, Sekolah Rakyat rencananya akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026. Sekolah ini gratis untuk para pelajar dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat merupakan upaya nyata pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Diharapkan, masyarakat miskin dan miskin ekstrem dapat mengambil peran dalam menciptakan Indonesia Emas 2045.