Surabaya (ANTARA) - Ketua Komisi A DPRD Surabaya Yona Bagus Widyatmoko mendukung pemerintah kota setempat dalam memperkuat peran camat dalam menangani masalah sosial di wilayah kecamatan masing-masing yang tersebar di ibu kota Provinsi Jawa Timur itu.
"Penguatan kapasitas camat sangat penting agar masalah yang muncul dapat cepat diselesaikan tanpa harus melibatkan pimpinan kota secara langsung. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap camat di tingkat kecamatan," ujar Yona di Surabaya, Senin.
Menurut dia, langkah wali kota untuk memberikan pengarahan kepada camat merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap camat dapat bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan di wilayahnya.
Ia menyatakan dukungannya terhadap sinergi antara program padat karya dan pemanfaatan aset daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurut dia, camat dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kecamatan untuk menciptakan program pemberdayaan ekonomi.
"Camat harus bisa memanfaatkan aset atau lahan Pemkot Surabaya yang ada di wilayahnya untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi angka pengangguran," tuturnya.
Namun, Yona menegaskan pentingnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Wali Kota Surabaya.
Menurut dia, meskipun camat memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan masalah di wilayahnya, namun pengawasan dari Pemkot dan DPRD tetap diperlukan.
Ia juga mengatakan transparansi dalam setiap sistem pengaduan warga harus dijaga agar setiap masalah yang dilaporkan bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat.
"Kami di DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Jangan sampai ada celah di mana kebijakan ini tidak dilaksanakan dengan maksimal," ujar Yona.
Terkait dengan masalah rumah kos yang tidak terdaftar, Yona mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk mendorong camat bekerja sama dengan RT dan RW dalam mendata seluruh penghuni kos-kosan.
Ia menilai langkah tersebut sangat penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan kota.
"Data penghuni kos harus terpantau dengan baik, karena hal ini akan memudahkan aparat dalam melacak identitas penghuni jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," katanya.
Yona berharap kebijakan yang diambil oleh Pemkot Surabaya dapat terus berorientasi pada kepentingan rakyat Surabaya.
"Kami dari DPRD siap mendukung penuh kebijakan yang pro-rakyat dan akan terus melakukan pengawasan agar implementasi di lapangan berjalan dengan baik," katanya.
