Lumajang, Jawa Timur (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa program daerah harus berseiring dengan provinsi dan nasional setelah menutup roadshow rangkaian prosesi serah terima jabatan (sertijab) kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jawa Timur.
"Insya Allah seluruh prosesi sertijab selesai tepat 14 hari setelah pelantikan. Saya dengan bahagia dan suka cita memilih sertijab akhir di Kabupaten Lumajang," kata Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Lumajang, Jumat.
Ia memastikan bahwa dirinya telah meminta seluruh kabupaten/kota di Jatim untuk memfokuskan pada penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing dalam waktu enam bulan dan mengingatkan agar program daerah selaras dengan provinsi dan nasional.
"Saya telah berpesan agar masing-masing kabupaten/kota harus menyelesaikan RPJMD yang juga berseiring dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Insya Allah kami juga akan mempercepat RPJMD provinsi selesai dalam tiga bulan supaya bisa jadi rujukan dari RPJMD kabupaten/kota se-Jatim," tuturnya.
Selain percepatan RPJMD, khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati Lumajang terpilih Periode 2025-2030, Indah Amperawati dan Yudha Adji Kusuma, Gubernur Khofifah menekankan program ketahanan daerah di Lumajang agar bersambung dengan Asta Cita kedua yaitu ketahanan nasional.
"Ketahanan daerah di Lumajang basisnya adalah ketahanan energi, pangan serta ketahanan sumber air dan irigasi yang baik. Guna mendukung terwujudnya ketahanan daerah tersebut, salah satu skemanya adalah kaitan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Probolajang," katanya.
Khofifah mengatakan SPAM tersebut harus terjalin kesepakatan antara tiga kepala daerah yakni, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo.
"Harus final kemudian bisa mencari opsi pendanaannya, seperti menggunakan skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau jika mengacu pada istilah yang dipakai Menteri Keuangan adalah Innovatife Financing atau Triple P (Public Private Partnership)," ujarnya.
Sementara untuk Sabo DAM, Khofifah mengatakan bahwa pihaknya masih akan melakukan pengecekan terlebih dulu terkait kekuatan APBD Pemprov Jatim. Jika semuanya tercukupi, bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan aliran lahar, sedimen, atau debris itu segera direalisasikan.
"Mudah-mudahan sinergi dan kebersambungan dari satu program ke yang lain dapat terus bisa memberikan peningkatan, kesejahteraan dan kemakmuran di Kabupaten Lumajang," katanya.
Gubernur dua periode itu meminta Bupati dan Wakil Bupati Lumajang meningkatkan capaian yang kurang, kemudian mempertahankan yang sudah baik. Berdasarkan data BPS Jatim, perekonomian Lumajang Tahun 2024 mencapai 4,52 persen, berada di bawah capaian provinsi yaitu sebesar 4,93 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lumajang Tahun 2024 mencapai 70,31, meningkat 0,94 poin dibanding tahun 2023 yaitu 69,37 dan itu untuk pertama kalinya berkategori tinggi.
Selain itu, data persentase penduduk miskin Lumajang per Maret 2024 sebesar 8,65 persen, turun 0,28 poin dibanding Maret 2023 sebesar 8,93 persen. Selama periode Maret 2023-Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Lumajang berkurang 2,77 ribu jiwa; dari 93,82 ribu jiwa pada Maret 2023 menjadi 91,05 ribu jiwa per Maret 2024 atau turun sebesar 2,95 persen.
