Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan bahwa retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Rindam VI/Diponegoro Magelang yang digelar pada 21 hingga 28 Pebruari 2025 untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat, provinsi hingga daerah.
"Kegiatan retret merupakan sarana penggemblengan para pemimpin yang muaranya untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga pemerintah daerah," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Sabtu.
Menurutnya kegiatan retret tersebut bukanlah hal yang baru baginya karena sebagai kader partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pernah menjalani kegiatan yang serupa.
"Banyak hal yang akan saya peroleh dalam kegiatan retret, mulai wawasan kebangsaan hingga perencanaan pembangunan yang bersinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah," tuturnya.
Ia mengatakan tidak hanya itu, retret juga menjadi ajang menyambung ikatan antar-pimpinan, mulai kepala daerah ke pemerintah provinsi, hingga presiden dan wakil presiden.
"Dengan retret itu membuat lebih akrab para kepala daerah, baik itu kabupaten dengan kabupaten, kabupaten dengan kota, kabupaten dengan provinsi, bahkan kepala daerah dengan pejabat di pemerintah pusat hingga presiden dan wakil presiden," katanya.
Saat ditanya terkait pemerintahan di Jember selama dirinya mengikuti retret di Magelang selama sepekan, bupati yang akrab disapa Gus Fawait itu menjelaskan bahwa roda pemerintahan tidak kosong karena ada wakil bupati yang berada di Jember.
"Yang ikut hanya kepala daerah saja untuk retret, sehingga tidak ada kekosongan pimpinan daerah se-Indonesia. Di Jember ada Pak Wabup Djoko Susanto. Saya pikir bisa dipimin Pak Wabup beserta jajaran eksekutif yang lain," ujarnya.
Sebelumnya Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan para kepala daerah wajib mengikuti retret karena tidak semua kepala daerah memahami prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.
Ia mengatakan bahwa KPK, Kapolri, Jaksa Agung, BPK, hingga BPKP akan ikut memberikan pembekalan untuk memastikan para kepala daerah yang baru dilantik ini paham soal prinsip pemerintahan bersih dan profesional.
