Bupati: Banyuwangi berlakukan efisiensi anggaran sejak 2023

Banyuwangi (ANTARA) - Bupati Banyuwangi, Jawa Timur Ipuk Fiestiandani mendukung kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai efisiensi anggaran berbagai sektor, bahkan pemerintah kabupaten tersebut telah memberlakukan efisiensi sejak 2023.

"Sebenarnya secara bertahap sudah kami terapkan sejak 2023, seperti kegiatan-kegiatan yang tidak berdampak langsung ke masyarakat kami skip," katanya di Banyuwangi, Jawa Timur, Senin.

Bahkan, lanjut Ipuk, alat tulis dan kantor atau ATK juga mulai dikurangi secara signifikan sejak tahun anggaran 2024 hingga saat ini.

Ia menyampaikan langkah efisiensi anggaran yang telah diterapkan Pemkab Banyuwangi meliputi penghapusan beberapa kegiatan yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat, dan menurunkan standar satuan harga (SSH) bangunan fisik.

Bahkan, kata Bupati Ipuk, standar satuan harga bangunan fisik mulai bangunan irigasi hingga infrastruktur jalan juga diturunkan, namun dalam batas kewajaran dan tetap mengutamakan kualitas.

"Tujuannya agar infrastruktur fisik lebih banyak yang dibangun. ASN di lingkungan Pemkab Banyuwangi kini telah terbiasa menggunakan e-office, sehingga penggunaan ATK berkurang," ujarnya.

Bupati Ipuk mencontohkan aplikasi Sikawan untuk urusan administrasi internal karyawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

"Seiring dengan kebijakan Presiden Prabowo, kami akan terus menjalankan efisien dan efektivitas anggaran, bagi kami ini momentum untuk lebih memperkuat digitalisasi administrasi perkantoran dan pelayanan publik lainnya," tuturnya.

Ia menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait pemotongan anggaran sudah tepat, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan menjadi pedoman untuk lebih melakukan efisiensi anggaran.

"Untuk 2025, kami akan lakukan hal yang sama, bahkan mungkin lebih ketat untuk memilah kegiatan yang memang tidak perlu dilakukan di tengah kondisi saat ini. Namun, kami yakinkan kegiatan-kegiatan yang berdampak besar bagi masyarakat akan tetap kami jalankan di tengah kebijakan efisiensi anggaran," ucap Ipuk.