Malang - Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Malang, Jawa Timur, menyebarkan sekitar 10 ribu brosur terkait pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2012-2013. Juru bicara KMPP Susiati, Senin, mengatakan, brosur tersebut disebar di beberapa titik lokasi keramaian, seperti sekolah, pasar, tempat ibadah serta pusat perbelanjaan yang ada di wilayah Malang Raya (Kota malang, Batu dan Kabupaten Malang). "Brosur ini sudah tercantum alamat dan nomor telepon posko pengaduan penerimaan siswa baru (PSB) bagi masyarakat yang menemukan adanya penyelewengan, seperti pungutan liar, siswa miskin tidak bisa bersekolah serta pelanggaran lainnya," tegasnya. Ia mengakui, setiap tahun ajaran baru, posko pengaduan PSB, baik yang disampaikan ke KMPP maupun para wakil rakyat selalu banjir pengaduan. Oleh karena itu, dengan adanya brosur PSB tersebut masyarakat akan lebih banyak tahu proses dan prosedur PSB, baik di jenjang SD, SMP maupun SMA. KMPP itu sendiri terdiri dari beberapa elemen masyarakat, seperti Malang Cooruption Watch (MCW), PP Otoda, LBH Malang, Walhi, dan LSM lainnya yang ada di wilayah Malang Raya. Dengan adanya brosur itu, katanya, masyarakat bisa terlibat aktif dalam mengawasi setiap penyimpangan di sektor pendidikan. "Kami juga minta agar pemerintah di Malang Raya untuk segera membangun pendidikan yang tidak memberatkan masyarakat," tegasnya. Artinya, tegas Susiati, tidak ada manipulasi, transaksional, intimidatif, dan diskriminatif terhadap anak yang berkebutuhan khusus, masyarakat miskin maupun anak jalanan. Ia mengemukakan, sampai saat ini pemerintah juga belum membuat standar layanan dan proses PSB yang baku guna menghindari penyimpangan. Ia mencontohkan, siswa masuk SD harus ada tes, padahal tidak ada aturan yang mengatur hal itu, bahkan indikator bisa lulus tes dan diterima juga tidak jelas. "Kami minta pemerintah maupun pihak sekolah segera menindaklanjuti usulan kami untuk membuat standarisasi PSB. Jika pemerintah maupun pihak sekolah tak merespon, kami akan melayangkan somasi, apalagi kalau masih banyak terjadi pelanggaran (penyimpangan)," tegasnya.(*)
Berita Terkait

KMPP: Hambalang-Impor Sapi Bukti Pentingnya RUU PBJ
30 Oktober 2013 18:59

KMPP Desak Wali Kota Keluarkan Aturan Pungutan
27 Juni 2012 18:19

KMPP Nilai PPDB Jalur Mandiri Diskriminasi
21 Juni 2012 17:56

KMPP Malang "Banjir" Pengaduan Biaya Pendidikan
9 Juni 2012 10:28

"KMPP" Unjuk Rasa Ke Mapolres Bangkalan
17 November 2011 17:39