Surabaya, Jatim (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menekankan urgensi pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka mencapai target swasembada pangan nasional.
"Kita perlu mengoptimalkan penyuluh. Oleh karena itu, mereka akan ditarik ke Kementerian Pertanian," katanya dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jatim, Selasa.
Zulkifli menuturkan saat ini jumlah penyuluh pertanian di Indonesia sebanyak 37.771 orang dari total kebutuhan 72.724 orang, sehingga terdapat kekurangan 34.953 orang atau 48 persen.
Untuk di Jawa Timur, yang merupakan lumbung pangan nasional, penyuluh pertanian hanya sebanyak 3.599 orang yang meliputi 1.627 ASN, 1.958 PPPK, dan 14 tenaga harian lepas TB penyuluh pertanian (THL-TBPP).
"Terdapat kekurangan 34.953 dari total kebutuhan penyuluh pertanian karena minimal ada satu penyuluh untuk satu desa," ujarnya.
Baca juga: Menko Pangan sebut kenaikan HPP gabah berlaku 15 Januari 2025
Ia menjelaskan sejauh ini terdapat beberapa hambatan dalam pemenuhan penyuluh pertanian seperti dasar hukum yang belum efektif mendukung pelaksanaan penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian.
Selain itu, juga mengenai pelaksanaan pembinaan kelembagaan penyuluh pertanian yang tidak seragam di setiap daerah serta penyuluh pertanian yang tidak diposisikan sebagai ujung tombak pembangunan pertanian.
Bahkan, penyuluh yang ada pun masih minim pengetahuan dan keterampilan karena penyediaan dan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian belum menjadi prioritas pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, Zulkifli mengatakan terdapat beberapa solusi yang dibutuhkan mulai dari penguatan regulasi pendukung pendayagunaan penyuluh secara nasional serta mengoptimalkan jumlah tenaga penyuluh baik ASN, swadaya, hingga swasta.
Selanjutnya, meningkatkan dukungan sarana prasarana pembelajaran bagi penyuluh pertanian dan petani melalui berbagai media serta membangun sinergi program kerja dan kebijakan antarkementerian/lembaga (K/L).
