Situbondo (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, menyatakan kesulitan melaksanakan tugas fungsi kontrol penyaluran bantuan pangan berupa beras karena tidak memiliki data penerima manfaat bantuan tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Situbondo M Faisol menyayangkan data penerima manfaat bantuan pangan hanya dimiliki oleh PT Pos sebagai pihak ketiga yang bertugas mendistribusikan bantuan berupa 10 kilogram beras kepada warga miskin.
"Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yang punya wilayah ini juga tidak punya data, sehingga kami kesulitan untuk melakukan pengecekan data penerima," kata Faisol dalam rapat dengar pendapat di Kantor DPRD Kabupaten Situbondo, Kamis.
DPRD Situbondo mengundang sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Perum Bulog, PT Pos, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Forum Camat, dan Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) untuk membahas terkait distribusi bantuan pangan kepada warga miskin di Situbondo.
"Kami ingin mengetahui pendistribusian bantuan pangan berupa beras 10 kilogram kepada warga miskin, untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai aturan," kata Faisol.
Ia juga berharap melalui pertemuan bersama pemangku kepentingan mengenai distribusi bantuan pangan di Situbondo ini, tidak ada lagi kasus dugaan penyelewengan bantuan pangan yang saat ini ditangani pihak kepolisian.
"Kami tidak ingin terjadi lagi proses penyaluran bantuan pangan berhadapan dengan hukum, dan ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka," ujar Faisol.
Sementara itu, Pemimpin Perum Bulog Cabang Bondowoso membawahi Situbondo Hesty mengemukakan data yang diterima Bulog dasarnya adalah dari Kementerian Sosial. Namun, sejak tahun 2024 sumber data dari Kemenko PMK.
"Data penerima bantuan pangan dari Kemenko PMK langsung diserahkan ke Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan oleh Bapanas diserahkan ke pihak ketiga atau PT Pos. Bulog juga tidak punya datanya," kata dia.
Data diperoleh ANTARA, pada tahun 2024 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan di Situbondo tercatat sebanyak 79.293 KPM.
DPRD Situbondo mengaku kesulitan kontrol penyaluran bantuan pangan
Kamis, 19 Desember 2024 15:27 WIB