Wabup Situbondo sebut pertumbuhan ekonomi 2024 alami perlambatan

Situbondo (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, pada tahun 2024 mengalami perlambatan atau turun menjadi 4,81 persen dari tahun sebelumnya (2023) 4,90 persen, kata Wakil Bupati Situbondo Ulfiyah.

"Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 kami akan fokus pada pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM," katanya saat rapat paripurna penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Situbondo 2024 di Gedung DPRD Kabupaten Situbondo, Kamis.

Menurut Wabup Ulfiyah, sektor wisata di Kabupaten Situbondo sampai saat ini masih belum maksimal karena jumlah pengunjung belum signifikan.

Oleh karena itu, lanjutnya, di masa kepemimpinannya akan mencoba menarik wisatawan dengan pengembangan UMKM, dimulai dari wilayah barat di Kecamatan Besuki, tengah di taman kota, dan timur di Kecamatan Asembagus.

Menurut Ulfiyah, pengembangan UMKM tidak hanya sebatas usaha kuliner seperti pentol dan es, tetapi juga mencakup sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan agar dapat lebih berkembang dan berkontribusi pada perekonomian daerah.

"Kami juga berharap dukungan masyarakat dan investor melalui program Masjid Ramah Pemudik, Situbondo dapat menarik lebih banyak investor sehingga pendapatan asli daerah (PAD) meningkat," kata Wabup Ulfiyah.

Ia juga menyampaikan dari segi infrastruktur, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kabupaten Situbondo berada di angka 84,46, termasuk dalam mutu pelayanan kategori B dengan kinerja baik.

Sementara itu, Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2024 mencapai 82,81, meningkat 12,67 poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 70,14. Bahkan, IRB Kabupaten Situbondo berhasil meningkatkan kategori dari predikat BB menjadi A.

Adapun Pendapatan Daerah tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp1,86 triliun, tetapi hanya terealisasi sebesar Rp1,83 triliun.

Sementara belanja daerah tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp2,12 triliun terealisasi sebesar Rp1,90 triliun atau 89,95 persen, yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer, bantuan keuangan, dan bagi hasil.

"Meski demikian, kami menyadari masih ada sektor yang belum mencapai target optimal. Oleh karena itu, mari kita bekerja bersama untuk mencapai target demi kesejahteraan masyarakat. Semua masukan dan rekomendasi dari pimpinan serta anggota DPRD akan kami jadikan bahan evaluasi di masa mendatang," kata Ulfiyah.