Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersyukur inflasi secara year on year (YoY) pada bulan November 2024 terkendali sebesar 1,55 persen, atau angka tersebut terendah sejak Indonesia merdeka.
Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Dirangkaikan dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Surat Edaran Bersama tentang Penguatan Tata Kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa.
Tito menjelaskan bahwa Pemerintah telah menargetkan angka inflasi terendah 1,5 persen dan tertinggi 3,5 persen. Angka tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan produsen dan konsumen.
Apabila angka itu di bawah 1,5 persen, menurut dia, akan menyulitkan produsen seperti nelayan dan petani dalam menutupi ongkos produksi.
Baca juga: Mendagri Tito apresiasi kelancaran Pemilu dan Pilkada 2024
"Sebaliknya, tidak boleh di angka 3,5 persen di atas itu karena menyenangkan produsen, petani, pabrik, dan nelayan, tetapi menyulitkan masyarakat, konsumen terutama masyarakat yang miskin, rentan miskin," kata Tito dalam keterangannya.
Kendati demikian, dia mengingatkan meski rerata angka inflasi nasional rendah, kondisi di daerah masih beragam. Tercatat 10 daerah yang angkanya masih di atas rerata nasional.
Di tingkat provinsi, misalnya Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat, Maluku Utara, Bali, Papua, Papua Barat Daya, Maluku, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Selatan.
Di tingkat kabupaten, dia menyebutkan Nabire, Sorong Selatan, Mimika, Jayawijaya, Minahasa Utara, Banggai, Berau, Minahasa Selatan, Manokwari, dan Aceh Barat.
Selanjutnya di tingkat kota, yakni Pematang Siantar, Denpasar, Ternate, Ambon, Bima, Jayapura, Kotamobagu, Sibolga, Serang, dan Banda Aceh.
"Meskipun angka inflasi provinsi yang tidak bisa ditoleran adalah Papua Tengah dan Papua Pegunungan karena di atas 3,5 persen," ujarnya.
Mendagri menekankan kepada pemerintah daerah (pemda) agar memperhatikan berbagai komoditas yang mengalami kenaikan harga.
Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan keempat November 2024 beberapa komoditas perlu diatensi. Hal ini seperti bawang merah yang mengalami kenaikan di 322 kabupaten/kota, bawang putih di 225 kabupaten/kota, dan minyak goreng di 215 kabupaten/kota.
Komoditas lain yang perlu diwaspadai, lanjut Tito, yaitu daging ayam ras dan telur ayam ras. Sikap waspada ini penting terlebih menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang bakal berdampak pada permintaan komoditas pangan.
Sebagai informasi, Rakor tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, di antaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, serta Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Yusra Egayanti,
Hadir pula secara daring sejumlah narasumber lainnya dari perwakilan kementerian dan lembaga, antara lain, dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, dan Bulog. Adapun Rakor tersebut juga diikuti secara daring oleh kepala daerah atau yang mewakili dan jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).
