Sidoarjo - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatakan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sidoarjo demo menolak rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada awal April mendatang. Salah seorang koordinator aksi, M Hanun, Jumat mengatakan, aksi yang dilakukan kali ini sama dengan aksi yang dilakukan oleh rekan-rekannya yang lain di berbagai lokasi di Indonesia yakni menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak. "Tujuan kami hanya satu yaitu menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak karena keputusan tersebut sangat tidak memihak kepada masyarakat miskin, dan juga mereka yang berpenghasilan rendah," ucapnya. Ia mengemukakan, jika memang ada rencana penaikan harga BBM seharusnya pemerintah juga harus mengimbanginya dengan menaikkan gaji dan juga upah dari para pekerja yang berpenghasilan rendah. "Dengan demikian akan terjadi keseimbangan, sehingga tidak begitu memberatkan bagi para buruh dan juga masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah," ujarnya. Hanun menyebutkan, dengan adanya penaikan harga BBM otomatis akan berimbas pada kenaikan harga kebutuhan yang lain karena kenaikan harga BBM tersebut merupakan vital dan sangat berpengaruh pada kenaikan kebutuhan lainnya. "Kami berharap pemerintah mengkaji ulang rencana penaikan harga BBM tersebut mengingat saat ini masih banyak cara lain tanpa harus menaikkan harga BBM," tukasnya. Aksi penolakan harga BBM ini berlangsung di depan kantor Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan juga kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo. Dia menambahkan pemerintah sebenarnya menyadari bahwa besarnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang mengalir sesungguhnya bukan untuk subsidi rakyat, melainkan untuk biaya aparatur negara yang sejalan dengan budaya korupsi baik di birokrasi maupun politisinya. "Di sinilah kenyataan yang membuktikan bahwa negara telah dikuasai oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab dan tidak akan bisa memajukan negeri ini," ucapnya, menegaskan. Aksi ini mendapatkan pengawalan ketat dari aparat keamanan guna mengihindari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk di dalamnya tindakan anarkis seperti yang terjadi di daerah lain.(*)
Berita Terkait
88 tahun LKBN ANTARA, tetap eksis di tengah krisis
14 Desember 2025 08:50
LKBN ANTARA raih penghargaan Perhumas
13 Desember 2025 16:02
Bertepatan HUT ke-88 ANTARA, Antaranews raih Anugerah Perhumas 2025
13 Desember 2025 13:53
88 Tahun ANTARA dan saksi sejarah heroisme di Jatim
12 Desember 2025 19:22
88 Tahun ANTARA mengawal kedaulatan informasi Indonesia
12 Desember 2025 17:00
Transformasi digital ANTARA dan babak baru diplomasi informasi RI
12 Desember 2025 10:38
