Bawaslu Kota Madiun lakukan patroli pengawasan di masa tenang pilkada

Kota Madiun (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Madiun melakukan patroli pengawasan selama masa tenang yang berlangsung pada tanggal 24-26 November jelang Pilkada serentak 27 November 2024.

Ketua Bawaslu Kota Madiun Wahyu Sesar di Madiun, Minggu mengatakan pengawasan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran saat masa tenang berlangsung, sekaligus menjaga kelancaran pelaksanaan pilkada.

"Patroli pengawasan bertujuan untuk mencegah intimidasi maupun kekerasan, baik verbal maupun fisik, terhadap jajaran penyelenggara. Selain itu, kami juga memastikan bahwa logistik pemilu, seperti surat suara dan perlengkapan lainnya, tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa patroli tersebut merupakan hasil kerja sama dengan Kelompok Kerja Penegakan Hukum Terpadu (Pokja Gakkumdu). Adapun, patroli pengawasan akan difokuskan pada beberapa aspek penting, di antaranya dugaan tindak pidana pemilu, termasuk intimidasi dan kekerasan, serta memastikan keamanan logistik pemilu.

Selain itu Logistik pilkada akan dipantau secara ketat untuk memastikan tidak ada kecurangan yang dapat mengganggu proses pemungutan suara.

Dalam patroli ini, dugaan tindak pidana pilkada akan langsung ditindaklanjuti bersama dengan Pokja Gakkumdu.

Wahyu menambahkan bahwa kerja sama dari masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung terciptanya pilkada yang aman dan demokratis.

"Kami mengimbau masyarakat agar segera melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran di masa tenang," katanya.

Sementara, guna melancarkan pengawasan di masa tenang dan menjaga pilkada berlangsung lancar, Bawaslu Kota Madiun menggelar apel kesiapsiagaan untuk seluruh pengawas di halaman GOR Stadion Wilis.

Apel tersebut bertujuan untuk memperkuat pengawasan demi menjaga kelancaran proses demokrasi yang jujur, adil, dan transparan.

Bawaslu Kota Madiun juga mengingatkan tentang pentingnya pembersihan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan ketentuan seiring telah berakhir masa kampanye.

Apel kesiapsiagaan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat dan instansi terkait yang berkomitmen untuk bersama-sama menjaga kelancaran dan keadilan dalam Pilkada Serentak 2024.