Surabaya (ANTARA) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim Lampri bersama Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono membuka rapat koordinasi (rakor) akhir tahun gugus tugas reforma agraria di Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
"Rapat koordinasi akhir tahun kegiatan gugus
tugas reforma agraria Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2024 dengan tema 'Revitalisasi dan Penguatan Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam Mewujudkan Asta Cita 2024-2029'," kata Lampri, Senin.
Ia mengatakan, selain dihadiri Pj Gubernur Jawa Timur juga dihadiri Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan secara dalam jaringan.
"Kemudian juga diikuti Forkopimda Jatim, kepala kantor pertanahan kabupaten atau kota dan pejabat pengawas se-Jawa Timur," ujarnya.
Ia mengatakan, reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat.
"Berdasarkan arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, bahwa untuk fokus dalam upaya penataan ulang tanah negara," ujarnya.
Ia menyampaikan Tim GTRA Provinsi Jawa Timur telah dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 188/180/Kpts/013/2022 tanggal 11 Maret 2022 yang diperbarui menjadi SK Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 100.3.3.1/154/kpts/013/2024 tanggal 25 Maret 2024.
"Pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur secara keseluruhan telah terbentuk Tim GTRA kabupaten atau kota, namun hanya sebagian yang sudah menyesuaikan dengan Perpres nomor 62 tahun 2023. Diharapkan bagi pemerintah kabupaten/kota yang belum memperbarui SK Tim GTRA agar menyesuaikan," ujarnya.
Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono menyampaikan persoalan tanah aset sering kali pelik, krusial dan bersinggungan dengan masyarakat.
Ia mengatakan, banyak aset Pemprov Jatim yang belum bersertifikat dan rawan dikuasai. Akan tetapi, dengan sinergi yang baik dengan BPN, banyak aset yang diselamatkan.
"Implementasi terkait reforma agraria telah dilaksanakan oleh Pemprov Jatim, dengan mengeluarkan Pergub yang tidak hanya berisi peraturan akan tetapi juga anggaran dan teknisnya diharap dapat meningkatkan gairah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dalam kegiatan ini juga diserahkan sertifikat tanah elektronik kepada Pemerintah Gubernur Jawa Timur yang tersebar di Gresik, Kabupaten Malang dan Kabupaten Sidoarjo
