Surabaya (ANTARA) - Indeks risiko bencana (IRB) Provinsi Jawa Timur turun signifikan sebanyak 36,23 poin dalam lima tahun terakhir, berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono di Surabaya Minggu, menjelaskan bahwa langkah strategis yang dijalankan Pemprov Jatim terbukti mampu menurunkan IRB.
Berdasarkan data IRBI tahun 2023, IRB Jatim saat ini berada pada level sedang, tepatnya mencapai angka 101,65. Sebelumnya IRB Jatim secara berurutan sejak 2019 hingga 2022 mengalami penurunan dari angka 137,88 ke 126,42, lalu 117,26 dan 108,69.
"Ini akan mendorong banyak hal positif terkait pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur, karena tren indeks resiko bencananya konsisten terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir ini sebanyak 36,23 poin," katanya.
Lalu Pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, pengawasan tematik kawasan rawan bencana. Kemudian peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta pengembangan sistem pemulihan bencana.
Menurut Adhy, hal tersebut perlu disyukuri, artinya langkah strategis kita sudah tepat, sudah on the track. Terlebih IRB ini juga merupakan salah satu dari 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Jawa Timur.
Menurutnya, pengkajian risiko bencana sangat bergantung kepada komponen bahaya yang mengancam, kerentanan kawasan yang terancam, dan kapasitas kawasan terancam. Karena risiko, bahaya, kerentanan dan kapasitas ini saling berhubungan.
Berdasarkan kajian risiko bencana yang tertuang di dalam Pergub 53/2023, bahwa di Jawa Timur terdapat 14 potensi bencana.
Adapun ke-14 potensi bencana yang dimaksud antara lain banjir, banjir bandang, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kegagalan teknologi, kekeringan, pandemi COVID-19, epidemi dan wabah penyakit, letusan gunung api, cuaca ekstrem, tanah longsor, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, serta likuifaksi.
Lebih lanjut disampaikannya, penentuan IRB selalu berkaitan dengan ketiga komponen tersebut. Komponen bahaya 40 persen kerentanan dan kapasitas masing-masing 30 persen.
Berdasarkan pengaruh tiga komponen tersebut komponen kerentanan berupa coping capacities dan kapasitas merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan IRB.
"Karena kita bisa melakukan intervensi pada dua komponen ini, dalam hal ini Pemprov memiliki kemampuan memetakan kerentanan dan memperkuat kapasitas dalam pencegahan dan mitigasinya," ujarnya.
Adhy menyebutkan upaya-upaya konkret penanganan bencana lainnya yang telah berhasil dilakukan Pemprov Jatim yaitu dalam menangani COVID-19. Yaitu membentuk tim promotif-preventif, tim tracing, tim kuratif, dan tim socio-economic impact COVID-19.
Begitu juga saat terjadi wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi. Pemprov Jatim gencar melakukan penyemprotan disinfektan di kandang-kandang sapi di kabupaten kota di Jawa Timur. Lalu memastikan dibangunnya hunian sementara hunian tetap di lahan Perhutani pasca terjadi erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang.
"Langkah-langkah kesiapsiagaan terus dilakukan Pemprov Jatim dalam rangka memetakan kerentanan, memperkuat kapasitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana yang terjadi di Jawa Timur," tuturnya.
Selain itu, Pemprov Jatim juga menyediakan aplikasi terpadu yang mengintegrasikan data dan informasi penanggulangan pada pra, saat terjadi, dan pasca bencana yang dapat diakses pada laman https://s.id/bpbdjatim. Platform ini dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan, pengendalian operasi penanggulangan bencana.
"Jadi juga bisa buat acuan menjalankan manajemen logistiknya, pergerakan sumber daya, potensi relawan, memantau kejadian, dan sebagainya," ucapnya.
Oleh sebab itu, Adhy menilai berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan Pemprov Jatim ini akan terus dilakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan melalui inovasi-inovasi. Sehingga IRB Jatim akan terus konsisten turun setiap tahun.
"Akan terus kami lakukan perbaikan dan penyempurnaan, sampai IRB ini turun terus dengan angka atau poin yang semakin rendah," katanya.
