BKD Jatim tegaskan RS Pura Raharja milik Korpri Provinsi

Surabaya (ANTARA) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur Indah Wahyuni menegaskan kepemilikan Rumah Sakit (RS) Pura Raharja berada pada Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Jatim berdasarkan dokumen dan bukti administrasi yang telah diserahkan ke Komisi A DPRD setempat.

“Kami menyampaikan seluruh bukti mulai berita acara penyerahan, surat keputusan, hingga dokumen pengangkatan direksi awal. Setelah melihat semuanya, Komisi A percaya bahwa RS Pura Raharja memang milik Korpri,” kata Indah Wahyuni di Surabaya, Jumat.

Ia menjelaskan Komisi A DPRD Jawa Timur juga mendukung pengembalian aset dan pengelolaan rumah sakit kepada Dewan Pengurus Korpri (DP Korpri) Provinsi Jawa Timur agar kembali berfungsi untuk kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) serta masyarakat.

“Komisi A menegaskan RS Pura Raharja harus kembali ke DP Korpri. Kami tidak mengubah peruntukan rumah sakit. Ini sepenuhnya untuk kesejahteraan ASN dan masyarakat,” ujarnya.

Indah menyebut koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah dilakukan, termasuk saran untuk segera melakukan pergantian kepengurusan.

“Sebenarnya tinggal selangkah lagi. Kami juga sudah berkomunikasi dengan Komisi E untuk meminta dukungan,” ucapnya.

Terkait sejarah kepemilikan, Indah menjelaskan berdasarkan berita acara tahun 2004, Yayasan Bhinneka Karya menyerahkan aset dan pengelolaan RS Pura Raharja kepada DP Korpri Jatim.

Karena Korpri bukan badan hukum pengelola rumah sakit, dibentuklah Perkumpulan Abdi Negara dengan ketua yang secara struktural dijabat sekretaris daerah (sekda).

“Tidak ada masa ketika rumah sakit lepas dari Korpri. Semua bukti administrasinya lengkap. Hanya ada pihak-pihak yang tidak mengakui,” katanya.

Menanggapi kemungkinan upaya hukum dari pihak yang menolak status kepemilikan tersebut, Indah menegaskan pihaknya tetap berpegang pada dokumen resmi.

“Buktinya jelas. Kami menunggu saja prosesnya,” ujarnya.

Indah menyatakan Korpri tetap membuka ruang dialog.

“Kami siap duduk bersama, tetapi satu syaratnya: akui dulu bahwa itu milik DP Korpri. Bukti-buktinya ada,” katanya.