Surabaya (ANTARA) -
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Surabaya mengusulkan adanya Peraturan Daerah (Perda) untuk memberikan perlindungan bagi 17.620 guru di wilayah Surabaya, Jawa Timur.
Usulan ini diajukan oleh Wakil Sekretaris PDI-P Surabaya, Achmad Hidayat, yang secara langsung menyerahkan artikel ilmiah terkait hal tersebut kepada Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono.
"Perda ini akan menjadi payung hukum penting bagi para guru yang kerap menghadapi tantangan hukum saat menjalankan tugasnya," ujar Achmad, di Surabaya, Kamis.
Menurut data, kata dia, Kota Surabaya memiliki 5.756 guru SD Negeri dan 2.815 guru SMP Negeri. Sedangkan di sekolah swasta terdapat 5.564 guru SD dan 3.485 guru SMP.
Usulan Perda ini bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Surabaya yang mencakup jenjang pendidikan SD dan SMP.
"Guru harus merasa aman dalam mendidik, tanpa rasa khawatir akan kriminalisasi," ujarnya.
Ia mengatakan, kasus kriminalisasi guru yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Konawe, Sidoarjo, dan Rejang Lebong, sehingga ia menyoroti pentingnya regulasi perlindungan yang lebih relevan di tingkat daerah.
Salah satu kasus terbaru di Konawe melibatkan seorang guru yang dilaporkan oleh orang tua siswa setelah memberikan tindakan disiplin.
"Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk kebijakan perlindungan yang lebih spesifik di tingkat daerah," kata Achmad.
PDI-P Surabaya menilai perda dapat mengakomodasi kebutuhan sosial dan budaya setempat, dengan memberikan prosedur pelaporan yang mudah dan pendampingan hukum yang jelas bagi guru.
"Selain itu, dinas pendidikan daerah juga diharapkan dapat memfasilitasi mediasi antara guru dan orang tua untuk mencegah potensi kriminalisasi akibat kesalahpahaman," tuturnya.
Ketua DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono, menanggapi positif usulan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Guru yang diajukan oleh PDI-P Surabaya.
Perda ini diharapkan memberikan payung hukum bagi 17.620 guru di Surabaya, yang kerap menghadapi risiko kriminalisasi saat menjalankan tugas mendidik.
"Perlindungan terhadap guru adalah kewajiban kita bersama, dan ini adalah langkah nyata untuk memastikan mereka dapat bekerja dengan aman," kata Adi.
Dia menegaskan bahwa pihaknya akan berjuang memasukkan usulan ini dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Surabaya.
Usulan Perda ini mencuat setelah sejumlah kasus kriminalisasi guru di berbagai daerah, termasuk Konawe, menyoroti pentingnya regulasi perlindungan di tingkat lokal.
Adi menyatakan komitmennya untuk memberikan dukungan penuh agar Perda tersebut dapat segera terwujud dan diimplementasikan.
"Kami di DPRD Surabaya akan bekerja keras mengawal usulan ini agar segera masuk dalam Prolegda. Guru harus merasa aman dan didukung saat menjalankan perannya," ujarnya.
