Madiun (ANTARA) - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur memetakan potensi kerawanan yang dapat mengganggu kelancaran tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Pj. Wali Kota Madiun yang juga menjabat sebagai Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim Eddy Supriyanto mengatakan pemetaan konflik sosial pilkada sangat penting agar Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Timur berjalan aman dan lancar.
"Mari sama-sama mewujudkan pilkada yang aman, tertib, dan memberikan hasil terbaik untuk masyarakat," ujar Eddy dalam kegiatan rapat koordinasi pemetaan kerawanan konflik sosial Pilkada 2024 di Madiun, Selasa.
Menurutnya penanganan konflik sosial dalam pilkada bukan hanya tugas dari Polri dan TNI saja. Namun ASN termasuk juga masyarakat memiliki andil untuk menjaga dan mewujudkan pilkada yang aman.
Baca juga: 30 anggota DPRD Kota Madiun periode 2024-2029 resmi dilantik
Lebih lanjut, Pj Wali Kota Eddy juga mengajak seluruh ASN untuk tetap menjaga netralitas dalam pilkada. Serta, membantu tugas TNI dan Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah.
Sesuai data Bakesbangpol, Bawaslu, juga kepolisian terdapat sejumlah isu yang dapat berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik sosial dalam Pilkada 2024 di wilayah Madiun dengan tingkat dampak bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat.
Antara lain adanya isu netralitas ASN, TNI, dan Polri, kemudian isu adanya gugatan hasil pemilu, sengketa proses pemilu, kampanye di luar jadwal, pelanggaran pada pemungutan dan penghitungan suara, serta perubahan hasil rekapitulasi suara.
Baca juga: Pemkot Madiun-DPRD terpilih siap berkolaborasi bangun daerah
Kerawanan konflik lainnya adalah, perusakan alat peraga sosialisasi pada masa pra kampanye yang berpotensi pada pelanggaran pidana umum.
Adapun, potensi kerawanan tersebut sangat dimungkinkan terjadi hampir di seluruh tahapan, secara khusus terjadi pada tahapan pendaftaran, pra kampanye dan kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan, dan rekapitulasi suara.
Untuk itu, perlu keterlibatan semua pihak lembaga dan elemen masyarakat agar memiliki persepsi yang sama untuk menjaga Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan lancar.
