Surabaya (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyebut Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2024 memiliki substansi penajaman prioritas pembangunan.
"Perubahan APBD memuat substansi berupa penajaman-penajaman prioritas pembangunan maupun penyesuaian yang merespons dinamika terkini," kata Adhy Karyono saat menyampaikan jawaban eksekutif Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P-APBD 2024 pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin.
Pada P-APBD tahun 2024 untuk sektor pendapatan, semula dianggarkan sebesar Rp31,418 triliun berubah menjadi sebesar Rp31,845 triliun atau bertambah sebesar Rp427,382 miliar.
Sementara untuk Belanja Daerah juga mengalami perubahan yang semula dianggarkan sebesar Rp33,265 triliun lebih. Sedangkan di rancangan P-APBD ini Belanja Daerah berubah menjadi sebesar Rp35,633 triliun lebih atau bertambah sebesar Rp2,368 triliun lebih.
Adhy menjelaskan secara garis besar P-APBD tahun 2024 kali ini terbagi menjadi dua bagian utama, yakni Struktur APBD dan Urusan Pemerintahan Daerah.
Baca juga: Pemprov Jatim dan UNICEF perkuat sistem "safety online" bagi anak
"Dalam Struktur APBD, perubahan kali ini terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah," ujarnya.
Untuk Urusan Pemerintahan, lanjut Adhy, lebih difokuskan pada urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Infrastruktur dan Sosial, Pertanian dan Pangan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penanggulangan Bencana, Komunikasi dan Informatika, Koperasi dan UKM, serta Pemerintahan Umum.
Adhy menegaskan bahwa perubahan APBD disusun sebagai konsekuensi logis, dari terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal, sebagaimana yang telah tertuang dalam APBD tahun 2024.
"Di dalamnya juga menyediakan ruang untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan sampai akhir tahun anggaran," ucap Adhy.
Namun, ia menegaskan bahwa usulan dalam perubahan APBD tahun 2024 telah diformulasikan dengan dasar perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024.
Yang mana, kata Adhy, hal tersebut dengan memperhatikan keselarasan antar dokumen perencanaan, baik perencanaan tahunan maupun perencanaan jangka menengah.
"Kami sampaikan bahwa Raperda tentang P-APBD telah dikonstruksikan secara tepat, dengan memperhatikan kerangka yuridis dan teknokratis dalam rangka merealisasikan target Indikator Kinerja Utama (IKU)," kata dia.
"Atas nama pemerintah dan masyarakat Jawa Timur, kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap anggota dewan, semoga proses pembahasan Raperda tentang P-APBD 2024 dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat," kata dia.
