Jember - Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) turun ke jalan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia di bundaran DPRD Jember, Jatim, Jumat. Koordinator aksi GMNI Jember, Sahru Romadhoni, mendesak aparat penegak hukum memberantas korupsi dari pusat hingga ke daerah karena maraknya kasus korupsi mengakibatkan rakyat menderita. "Korupsi merugikan negara dan pada hakekatnya korupsi adalah benalu sosial yang dapat merusak struktur pemerintahan dan menjadi penghambat utama pembangunan di Indonesia," tuturnya. Menurut dia, GMNI Jember juga menolak usulan pemberian kewenangan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena hal tersebut berpotensi disalahgunakan. "Kewenangan SP3 oleh KPK berpotensi adanya tawar menawar kasus korupsi, sehingga pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan masyarakat," katanya menambahkan. Koordinator aksi HMI Jember, Rully Efendi, mengatakan kasus korupsi semakin "menjamur" di Indonesia, bahkan pejabat yang terjerat kasus korupsi semakin banyak dan tidak membuat jera koruptor. "Banyak kasus korupsi yang masih belum ditangani serius oleh aparat penegak hukum, bahkan sejumlah koruptor masih bebas berkeliaran di luar negeri. Ini membuktikan lemahnya kinerja aparat penegak hukum," tuturnya. Ia mendesak aparat penegak hukum memberikan sanksi tegas untuk mengasingkan dan memiskinkan para koruptor yang sudah menghabiskan uang rakyat. "Kami juga mendesak peghapusan remisi bagi koruptor karena hukuman yang pantas diterima oleh para koruptor adalah hukuman mati, agar tidak ada lagi pejabat yang melakukan korupsi karena memberikan efek jera," tuturnya. Sementara koordinator aksi PMII Jember, Susnaini, menilai pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono belum optimal dalam memberantas korupsi di Indonesia. "Saat ini justru partai penguasa terjerat kasus korupsi yang melibatkan sejumlah nama politisi Partai Demokrat itu, namun penanganan kasus korupsi tersebut tidak menyentuh seluruh politisi yang menikmati uang rakyat itu," tuturnya. Ia menyayangkan belum tuntasnya sejumlah kasus korupsi seperti kasus Bank Century, kasus korupsi pusat olahraga Hambalang Bogor dan wisma atlet Sea Games dengan tersangka Nazaruddin, serta kasus mafia pajak Gayus Tambunan. "PMII Jember mendesak aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman mati kepada para koruptor, mengusut tuntas kasus korupsi di semua level birokrasi, dan mendukung kepemimpinan Abraham Samad di KPK dalam memberantas kasus korupsi," katanya menegaskan.(*)
Berita Terkait
Kepala BKN tekankan peran ASN sebagai ujung tombak pelayanan
9 Januari 2026 20:09
Kakek pencuri burung cendet bebas
9 Januari 2026 15:42
Pemkab Jember umumkan harga tiket pesawat Jember-Jakarta turun
8 Januari 2026 22:55
Daop 9: Banyuwangi wilayah dengan mobilitas tertinggi selama Nataru
6 Januari 2026 22:00
Bupati Jember: PAD 2025 tembus Rp1 triliun tanpa naikkan pajak
6 Januari 2026 20:26
Situbondo perkuat sinergisitas dengan BI stabilisasi harga
6 Januari 2026 06:25
Jember siap jadi barometer kebangkitan ekonomi Tapal Kuda
6 Januari 2026 06:23
