Kota Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun menyalurkan bantuan langsung tunai daerah (BLTD) dan bantuan langsung tunai (BLT) yang anggarannya berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahap pertama tahun 2024 untuk 2.804 keluarga penerima manfaat (KPM) di wilayah setempat.
Sesuai data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kota Madiun, dari 2.804 KPM tersebut, terinci penerima BLTD tahap pertama sebanyak 1.313 KPM dan BLT hasil cukai sebanyak 1.491 KPM.
"Proses pencairannya memang menjelang lebaran, harapannya bisa untuk tambah-tambah kebutuhan jelang hari raya," ujar Wali Kota Madiun Maidi saat menyalurkan BLTD dan BLT hasil cukai ke sejumlah KPM secara simbolis di Madiun, Senin.
Sesuai data, dari 1.313 KPM penerima BLTD tahap pertama, terinci untuk Kecamatan Kartoharjo sejumlah 368 KPM yang dipusatkan di Kelurahan Rejomulyo. Kecamatan Manguharjo diserahkan terpusat di Kelurahan Sogaten sejumlah 422 KPM. dan untuk Kecamatan Taman dibagikan di Kelurahan Kuncen sejumlah 523 KPM.
Sementara untuk BLT DBHCHT tahap pertama sejumlah 1.491 dengan rincian Kecamatan Kartoharjo diserahkan terpusat di Kelurahan Rejomulyo sejumlah 476 KPM. Kecamatan Manguharjo diserahkan terpusat di Kelurahan Sogaten sejumlah 526 KPM. Untuk Kecamatan Taman dibagikan di Kelurahan Kuncen sejumlah 489 KPM.
Pada tahap pertama, penyaluran dilakukan untuk jatah tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret dengan per bulan sebesar RP200 ribu per KPM.
"Dengan demikian, masing-masing KPM penerima BLTD dan BLT hasil cukai menerima bantuan sebesar Rp600 ribu," kata dia.
Wali Kota Maidi berharap bantuan yang diberikan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Apalagi, sebentar lagi mendekati hari raya Idul Fitri.
Masyarakat, lanjutnya, tidak perlu cemas. Sebab, pemerintah daerah setempat sudah menyiapkan warung tekan inflasi wartek dan bazar pangan murah yang bisa digunakan masyarakat untuk mendapatkan sembako dengan harga terjangkau.
"Semua kebutuhan aman. Prinsipnya pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat susah. Wartek dan operasi pasar ada terus," tutur dia.
Untuk penyediaan bahan pangan murah tersebut, Pemkot Madiun menggandeng instansi terkait, di antaranya Bulog, PPI, Pabrik Gula RNI, dan Pemprov Jatim yang menggelar Gerakan Pangan Murah.
