Satgas Pangan Sidoarjo siap tindak tegas penimbun beras

Sidoarjo (ANTARA) - Satgas Pangan Kabupaten Sidoarjo siap menindak tegas oknum yang melakukan penimbunan beras maupun kebutuhan bahan pokok terutama menjelang bulan Ramadan seperti sekarang ini.

"Kami turun ke lapangan bersama Forkopimda, bersama Bupati, Dandim, Ketua DPRD, dan instansi terkait. Mengecek ketersediaan bahan pokok, termasuk juga mengecek pendistribusian. Jadi kami bersama Kodim 0816 Sidoarjo melaksanakan pengawasan pendistribusian bahan pokok kepada masyarakat," kata Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing saat melakukan peninjauan bahan pokok di Pasar Larangan,Sidoarjo, Jumat.

Ia mengatakan, Satgas Pangan Kabupaten Sidoarjo juga terus melakukan upaya-upaya penyelidikan dan penindakan di lapangan apabila ada oknum-oknum masyarakat yang melakukan penimbunan bahan pokok, termasuk penyaluran yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku akan ditindak.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mencari kesempatan dalam situasi saat ini karena pihaknya akan menindak tegas pelaku penimbunan beras dan sembako.

Ia memastikan sejauh ini pendistribusian beras dan sembako berjalan lancar dan tidak ditemukan pelanggaran serta terus melakukan monitoring dan komunikasi dengan Bulog dan para penyedia kebutuhan bahan pokok guna memastikan pasokan.

"Sampai dengan saat ini berdasarkan informasi, maupun data dari intelijen dari kami maupun dan Kodim masih belum ada temuan indikasi ke arah sana. Tapi kita tetap melakukan upaya-upaya pengawasan di lapangan. Pengecekan lapangan kita pastikan terus dilakukan sampai harga stabil dan ketersediaan bahan pokok stabil di masyarakat," katanya.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memastikan pemerintah akan terus mengintervensi peredaran beras dan sembako di pasar sampai harga beras stabil di masyarakat.

"Intervensi menjaga stabilitas harga beras akan terus dilakukan. Operasi pasar beras SPHP akan terus digencarkan. Distribusi beras medium Bulog seharga Rp10.900 per kilo itu terus digelontorkan untuk menekan harga beras saat ini. Terkait operasi pasar beras SPHP harus kita gencarkan di Kabupaten Sidoarjo," ujarnya.

Kebutuhan pokok lain selain beras yang diintervensi yakni telur karena ada kecenderungan harganya terus merangkak naik.

"Telur ini kita sudah bekerjasama dengan Kabupaten Blitar, kalau memang harganya tidak bisa ditekan kami akan memberikan subsidi angkutan dan yang lainnya, untuk cabai rawit juga kebanyakan dari Banyuwangi itu juga sama treatmentnya, kalau tidak terkendali terlalu banyak maka kita berikan intervensi berupa subsidi angkutan dan sebagainya," katanya.