Pemkab Madiun terapkan "iPubers" untuk distribusi pupuk subsidi petani

Madiun (ANTARA) - Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun Jawa Timur mulai menerapkan penggunaan aplikasi digital Integrasi Pupuk Bersubsidi (iPubers) untuk memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada petani sasaran.

"iPubers adalah sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian -Kementan- RI dan PT Pupuk Indonesia Persero untuk membantu merekap penyaluran pupuk bersubsidi para petani," kata Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Disperta dan Perikanan Kabupaten Madiun Parna di Madiun, Kamis.

Menurut dia, dengan iPubers, memudahkan pemesanan pupuk, update data, dan sebagainya yang dapat dilakukan oleh petani sendiri. Selain itu, penerapan sistem iPubers tersebut diharapkan agar pendistribusian pupuk bersubsidi bisa tepat sasaran.

Karenanya, pihak dinas terus gencar melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi tersebut agar petani lancar dalam mengaplikasikannya.

Ia menjelaskan, tahun 2024 Kabupaten Madiun mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi yaitu Urea sebesar 52,8 persen dari pengajuan kebutuhan dan NPK sebanyak itu 29,3 persen.

"Untuk memenuhi kekurangan kebutuhan, petani kami sarankan menggunakan pupuk non-subsidi ataupun pupuk organik. Kemudian memaksimalkan penyerapan pada musim tahun ini," katanya.

Parna menambahkan, para petani diharapkan bisa menerima dengan lapang dada. Pemerintah daerah juga terus berupaya mencarikan solusi-solusi terkait dengan kekurangan pupuk.

"Sesuai instruksi dari pemerintah untuk bisa memaksimalkan penggunaan alokasi 2024 pada musim tanam pertama tahun ini. Meskipun alokasi dari pusat kurang, tapi untuk penyaluran ke petani tidak ada kendala," katanya.

Sesuai data, alokasi atau jatah pupuk bersubsidi jenis urea di Kabupaten Madiun untuk tahun 2023 mencapai 25.134 ton, dan jenis NPK 11.259 ton.

Sementara pada 2024, untuk urea pengajuan sebesar 26.186 ton, realisasi 13.828 ton (52,81 persen). Sedangkan pengajuan NPK 24.515 ton, realisasi 7.201 ton (29,37 persen).

"Dengan terbatasnya jumlah pupuk subsidi, petani kami minta menyiapkan pupuk organik, ataupun sementara waktu menggunakan pupuk non-subsidi," katanya.