Jakarta (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia (Persero) melayani 91.913 transaksi penebusan pupuk bersubsidi tahun penyaluran 2025 melalui distributor resmi maupun kios pupuk di seluruh Indonesia sejak awal pergantian tahun hingga Senin (6/1).
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menuturkan bahwa antusiasme petani dalam menebus pupuk subsidi cukup tinggi, bahkan beberapa di antara mereka sudah melakukan penebusan pupuk sejak dini hari pada 1 Januari lalu.
“Pada 1 Januari, kami mencatat terdapat 6.693 transaksi penebusan pupuk,” ucap Rahmad Pribadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selama enam hari pertama pada tahun baru ini, pihaknya mencatat 80.337 petani telah melakukan penebusan dengan total volume pupuk bersubsidi yang disalurkan mencapai hampir 25 ribu ton.
Angka tersebut terdiri dari 14.632 ribu ton pupuk urea, 9.960 ton pupuk NPK, 60 ton NPK Kakao, dan 130 ton pupuk organik.
Perseroan pun mengapresiasi dukungan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menandatangani surat keputusan penyaluran sebelum pergantian tahun, sehingga penyaluran pupuk bersubsidi dapat dilakukan mulai 1 Januari 2025.
Rahmad menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah, terutama Kementan, untuk menyediakan infrastruktur pendistribusian pupuk, salah satunya sistem digital yang andal untuk memudahkan petani menebus pupuk bersubsidi hanya menggunakan KTP.
Selama tahun lalu, lanjutnya, Kementan telah melakukan 6 kali perubahan petunjuk teknis terkait penyaluran pupuk bersubsidi demi perbaikan tata kelola.
“Semua capaian yang berhasil kita gapai pada 2024 dan awal 2025 ini merupakan hasil kolaborasi yang erat antara pemerintah dan Pupuk Indonesia. Sebagai produsen, Pupuk Indonesia amat mengapresiasi pemerintah yang bergerak cepat dalam memperbaiki tata kelola distribusi pupuk bersubsidi,” ujarnya.
Rahmad menyatakan bahwa pihaknya akan terus menggenjot produksi agar bisa memenuhi target alokasi pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton pada tahun ini.
Ia pun meminta petani untuk tidak khawatir terhadap berkurangnya alokasi pupuk karena fluktuasi harga bahan baku dan gas, karena alokasi pupuk bersubsidi pada 2025 tidak lagi berdasarkan alokasi anggaran, tapi volume pupuk yang telah ditetapkan pemerintah.
“Kami berharap alokasi pupuk bersubsidi pada 2025 ini dapat mendukung program prioritas pemerintah untuk mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya,” katanya.
