Peneliti UB sebut BLT dan bansos beri daya dorong perekonomian

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya menyatakan bahwa keberadaan bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial (bansos) memberi daya dorong terhadap perekonomian Indonesia.

Peneliti senior PPKE FEB Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso kepada ANTARA di Kota Malang, Jawa Timur, Senin mengatakan bahwa kebijakan terkait BLT dan bansos tersebut, berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat.

"Terlepas dari konstelasi politik yang terjadi, dalam konteks kebijakan ekonomi, BLT dan bansos memberikan daya dorong bagi perekonomian. Kebijakan tersebut berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat sehingga tingkat konsumsi meningkat," kata Joko Budi.

Joko Budi menjelaskan, meningkatkan konsumsi rumah tangga adalah cara mudah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) disumbang dari sektor konsumsi rumah tangga.

Baca juga: Pengamat nilai para capres saling menerima kritik dalam debat terakhir

Menurutnya, dengan adanya program BLT dan bansos pada awal tahun, dinilai memberikan amunisi yang kuat bagi perekonomian di tengah melambatnya investasi dan pola belanja pemerintah daerah yang lebih lamban pada triwulan pertama di setiap tahun anggaran.

"Selain itu, BLT dan bansos ini juga akan membantu meringankan pengeluaran masyarakat menjelang Ramadhan, yang biasanya terjadi peningkatan kebutuhan maupun pengeluaran, khususnya komoditas pangan," tambahnya.

Akan tetapi, lanjutnya, perbaikan data penerima manfaat untuk BLT dan bansos harus terus dimutakhirkan, sehingga kebijakan tersebut bisa tepat sasaran. Langkah penguatan daya beli melalui BLT dan bansos, harus dipilah untuk penerima manfaat.

Menurutnya, ada BLT dan bansos yang bersifat cash transfer untuk penerima manfaat seperti para lansia, namun juga ada program yang sifatnya pemberdayaan bagi yang usia produktif. oleh karena itu pengkinian data penerima manfaat menjadi faktor krusial.

"Setiap kebijakan akan terdapat pro dan kontra, khususnya jika dikaitkan dengan dinamika politik yang berkembang, oleh karena itu harus bijak dalam menyikapi kebijakan yang ada," katanya.