Madura Raya (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan, Jawa Timur berupaya menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) melalui retribusi makanan dan minuman serta pajak restoran.
"Sektor ini sengaja menjadi perhatian kami, karena setelah kami melakukan survei lapangan, banyak pengusaha kuliner dan restoran yang tidak taat membayar pajak," kata Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan Arief M Edie di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Senin.
Saat menerima kunjungan kerja perseorangan anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro di Pendopo Agung Pemkab Bangkalan, ia menjelaskan, ada beberapa langkah yang telah dilakukan Pemkab Bangkalan dalam meningkatkan PAD di sektor kuliner dan pajak restoran.
Selain melalui pendekatan persuasif, Pemkab Bangkalan juga memasang spanduk di masing-masing restoran yang tidak taat membayar pajak. Isinya, menjelaskan bahwa restoran tersebut tidak taat membayar pajak.
"Data sementara yang kami terima, ada sekitar 50 rumah makan dan restoran di Bangkalan ini yang tidak taat membayar pajak," katanya.
Bahkan, kata dia, ada salah satu rumah makan yang tidak membayar pajak ke Pemkab Bangkalan selama 15 tahun hingga mencapai Rp5 miliar lebih.
"Rumah makan ini sangat terkenal, selalu banyak pengunjung, akan tetapi abai membayar pajak," katanya, tanpa menyebutkan nama rumah makan yang nunggak membayar pajak hingga miliaran rupiah tersebut.
Sementara itu anggota DPR RI Syafiuddin Asmoro mengapresiasi upaya Pj Bupati Bangkalan Arief M Edie tersebut dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Bangkalan.
Ia menilai, upaya yang dilakukan Pj Bupati Bangkalan sangat positif, mengingat PAD di Kabupaten Bangkalan selama ini memang rendah dan perlu terus ditingkatkan.
Hanya saja, sambung anggota DPR RI asal Kabupaten Bangkalan tersebut, setelah pengusaha rumah makan dan pemilik restoran melunasi hutang pajak kepada Pemkab Bangkalan, maka kewajiban Pemkab Bangkalan juga harus dilaksanakan.
“Salah satu kewajiban pemerintah kepada pelaku usaha adalah menjaga keamanan, menciptakan rasa aman bagi pengusaha, sehingga mereka bisa tenang dalam menjalankan usahanya. Di antaranya menyediakan petugas keamanan, seperti Satpol-PP dan Dishub untuk membantu mengatur lalu lintas," katanya.
