Sepanjang mereka melihat ada harapan saya kira anak muda tidak apatis, tetapi justru mendukung,Surabaya (ANTARA) - Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura Surokim Abdussalam mengatakan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus membangun narasi positif untuk mencegah "golput" pada kalangan pemilih generasi z (Gen Z) dan milenial.
"Keinginan mereka simpel karena berharap politik itu penuh kejujuran, gagasan, dan ide. Sepanjang mereka melihat ada harapan saya kira anak muda tidak apatis, tetapi justru mendukung," kata Surokim kepada ANTARA melalui sambungan telepon, Selasa.
Menurut dia kondisi pemilu tahun depan berbeda ketimbang edisi sebelumnya, para pemilih gen z dan milenial tak hanya memandang aspek sosiologis tetapi juga pertimbangan rasional, salah satunya menyangkut rekam jejak peserta pemilu, seperti partai, bakal calon kepala daerah, hingga bakal calon presiden.
Munculnya pola pikir rasional juga didukung kemudahan dalam mengakses informasi melalui dunia digital, dari hal itu sepak terjang para peserta bisa diketahui dengan mudah.
"Zamannya sekarang ini berbeda dan kebiasaan berbeda, tetapi nilai yang pemuda usung sesungguhnya politik tidak berjalan ribet, mereka ingin menjadikan politik itu tidak penuh tipu muslihat," ujarnya.
Lebih lanjut, ketika aspek kejujuran dan keadilan tak dihiraukan oleh para peserta politik, tak menutup kemungkinan pemilih dari kalangan gen z dan milenial bisa melakukan tindakan perlawanan.
Perlawanan, kata Surokim tidak harus turun langsung ke jalan namun menyebarluaskan pola pikir dan narasi terkait pengekspresian sikap serta pandangan.
"Mereka bisa sangat solid melakukan perlawanan dengan cancel culture untuk melawan orang tidak jujur," ucapnya.
Hal itu disebutnya bisa disebarkan secara masif melalui berbagai kanal media sosial. Sedangkan dampak yang ditimbulkan pun besar, sebab jumlah pemilih gen z dan milenial pada Pemilu 2024 cukup mendominasi.
Diketahui Daftar Pemilih Tetap (DPT) kategori milenial pada Pemilu 2024 jumlahnya sebesar 68.822.389 jiwa atau 33,60 persen dari total seluruh pemilih sebesar 204.807.222 jiwa.
Sedangkan DPT kategori gen z sebesar 46.800.161 jiwa atau sebesar 22,85 persen.
"Mereka sebenarnya menurut saya adalah silent killer karena jumlahnya besar dan mereka juga pemilih masa depan, kecenderungannya diam tapi mematikan," tuturnya.
"Salah satunya dengan mengembangkan cancel culture untuk melawan politisi tidak jujur, culas, dan sering tidak sama dalam perkataan dengan perbuatan bisa dilacak oleh mereka," lanjut dia.
Sementara, Surokim menyebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga punya tugas menyosialisasikan agenda pesta demokrasi dengan menyelaraskannya pada tren yang sedang berkembang di dua kategori pemilih tersebut.
Selain itu, pihak penyelenggara pemilu harus pintar mengembang inovasi pada materi sosialisasi.
"Saya berpendapat pemilih muda yang punya jumlah signifikan itu harus didekati dengan cara yang berbeda dari pemilih generasi di atasnya," ujarnya.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.
Pewarta: Ananto PradanaEditor : Abdul Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2026
