Pengamat: Disinformasi konten AI jadi isu krusial Pemilu 2029

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Pengamatan komunikasi politik dari Universitas Brawijaya Verdy Firmantoro mengemukakan disinformasi hasil pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu isu krusial pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan lembaga penyelenggara.

Verdy di Kota Malang, Jawa Timur, Senin, mengatakan pemerintah dan penyelenggara pemilu harus mulai memikirkan mekanisme antisipasi substantif dengan membuat sistem pencegahan dini terhadap munculnya informasi menyimpang.

"Pendekatannya oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu harus dengan pencegahan yang lebih substantif karena disinformasi berbasis AI yang membuat publik sulit membedakan fakta dan rekayasa," kata Verdy.

Sistem deteksi dini disinformasi menjadi modal utama yang perlu disiapkan menyongsong perhelatan Pemilu 2029, dalam rangka memitigasi munculnya informasi menyimpang.

Modal lainnya dalam upaya memastikan kekondusifan dan stabilitas selama masa persiapan hingga pelaksanaan pemilu adalah memetakan aktivitas akun anonim serta jaringan buzzer secara sistematis.

Jika tak ditanggulangi, disinformasi yang muncul akibat konten politik manipulatif akan mampu menyebabkan terjadinya banalitas atau penghilangan nilai luhur dan esensi dari demokrasi.

Sebab di era serba digital, kampanye hitam atau black campaign tidak lagi bekerja dengan propaganda kasar tetapi disebarkan melalui potongan video, framing emosional, dan buzzer terkoordinasi.

"Saya melihat Pemilu 2029 kemungkinan besar bukan lagi pertarungan ideologi secara konvensional, melainkan pertarungan untuk menguasai perhatian publik di ruang digital," ucapnya.

Maka dari itu, dia menilai, pola integrasi antara demokrasi dengan digital menjadi tantangan pelaksanaan Pemilu 2029.

Sehingga, ketika hal tersebut mampu teratasi maka pemilu akan tetap menjadi ruang beradu gagasan yang memunculkan nilai positif dalam membangun literasi kritis dan kesadaran masyarakat dalam memilah, memverfikasi, dan membaca arah kepentingan dari sebuah konten politik.

"Menjaga stabilitas Pemilu 2029 bukan hanya soal keamanan siber atau pengawasan konten, tetapi juga soal membangun warga digital yang matang secara politik. Sebab, kualitas demokrasi ke depan sangat ditentukan oleh kualitas nalar publik di ruang digital," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.