Surabaya (ANTARA) - Ratusan ribu pasukan gabungan dari Polri, TNI, dan Linmas diterjunkan dalam "Operasi Mantab Brata Semeru 2023-2024" yang dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 untuk mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun depan.
Pasukan gabungan tersebut terdiri dari 2.653 personel Polda Jatim 20.940 personel Polres Jajaran, 10.932 personel TNI dan 241.332 personel Linmas.
"Hari ini kami melakukan apel gelar pasukan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana Operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar," kata Kapolda Jatim Irjen Pol. Toni Harmanto saat apel gelar pasukan di Makodam V/ Brawijaya, di Surabaya, Selasa.
Toni memaparkan Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa.
"Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa tentunya harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024," ujarnya.
Terlebih lagi, lanjut jenderal bintang dua tersebut, Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar.
Baca juga: Polda Jatim gelar rakor lintas sektoral amankan Pemilu 2024
Selain itu, Toni menyatakan bahwa pengamanan tersebut sebagai satu wujud untuk memperlihatkan kesiapan seluruh aparat bersama pemangku kebijakan menyikapi isu-isu yang kemungkinan timbul dalam setiap tahapan pemilu
"Jadi ini bentuk ekspresi kita dalam menjamin terselenggara-nya kegiatan pemilu tahun 2024 ini berlangsung dengan aman," katanya.
Pada tahun lalu, ungkap Toni, ada sebanyak 268 konflik, namun sekarang tersisa empat potensi konflik dan pemetaan akan terus berlangsung setiap waktu karena eskalasi yang tidak bisa diprediksi.
Meski begitu, Toni optimistis dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh intelijen berkolaborasi dengan jajaran TNI, isu yang dihadapi bisa dipetakan secara dini.
"Untuk kerawanan tadi sudah digambarkan sebetulnya, tahapan pasti berbeda-beda sampai dengan nanti di puncak pencoblosan suara. Kemudian penghitungan suara yang akan terlihat tahapan-tahapan itu. Jadi kita tidak bisa tentukan lagi karena semua bergantung eskalasi yang kita hadapi di lapangan langsung," ujarnya.
Sementara untuk lokasi yang rawan di Jatim, polisi masih berkonsentrasi di wilayah Pulau Madura.
"Konsentrasi tentu ada perbedaan dengan eskalasi yang mungkin dihadapi di lapangan. Pengalaman kami juga di sini saat jadi Wakapolda 2019 ada pilpres yang lalu. Konsentrasi kita lebih banyak titik-titik perkuatan di sana termasuk peralatan yang ada di sini," ujarnya.
Pada kesempatan tersebut turut dilaksanakan Simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) sebagai upaya untuk mengantisipasi berbagai potensi konflik dan kerawanan politik yang mungkin timbul.
Personel kepolisian dari berbagai kesatuan, TNI, Linmas dan Damkar juga dilibatkan dalam latihan Sispamkota tersebut.
