Surabaya (ANTARA) - Kepolisian Daerah Jawa Timur menggelar rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata Semeru 2023-2024 di Surabaya, Selasa, untuk mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayah itu.
"Pemilu serentak 2024 tentunya memiliki berbagai dampak problematika dan tantangan yang harus terus dijawab, baik penyelenggara, aparat keamanan maupun organ organ pendukung lainnya dalam pelaksanaan mulai dari tahapan pemilu sampai dengan pelaksanaan," kata Kapolda Jatim Irjen Pol. Toni Harmanto.Pada kegiatan bertema "Dalam Rangka Pengamanan Pemilu 2024 Wilayah Jawa Timur", Toni mengatakan ada beberapa hal yang perlu diantisipasi pada tahun ini.
"Seperti konflik rekam jejak digital dikeluarkan untuk kepentingan kelompok, kampanye negatif, memviralkan rekam jejak untuk pembunuhan karakter, konflik perguruan silat yang rawan ditunggangi dan juga konflik buruh," ucapnya.
Berbagai tantangan tersebut, kata dia, diharapkan tidak memperlemah upaya dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karenanya perlu disiapkan yang matang, terencana dan pasti terukur dengan baik."Dari segi keamanan berdasarkan penilaian bagan IPKP Polri periode ketiga di Jatim saat ini masuk kategori rawan dengan skor 65,16 persen. Persentase ini merupakan angka penurunan dibandingkan periode kedua sebelumnya yakni kategori sangat rawan sebelum ditahap ketiga skor sebelumnya 81,14 persen," ujarnya.
Indeks kerawanan potensi konflik yang ada di akhir tahun lalu sebanyak 268 dengan identifikasi berbagai klaster potensi konflik dan saat ini hanya tersisa empat."Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Dir Intelkam Polda Jatim, Pak Karoops dan semua jajaran TNI, jajaran Kepolisian elemen masyarakat, pemangku kebijakan semua," ucap Kapolda Jatim.
Pelaksanaan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 jajaran Polda Jatim akan menerjunkan 2.653 personel, 20.940 personel Polres jajaran, 10.932 personel TNI dan 241.332 personel Linmas dengan total keseluruhan 275.257 personel gabungan.
"Nantinya akan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor penyelenggara pemilu, KPUD, Bawaslu dan juga tahapan tahapan terkait dengan patroli yang dilakukan di 120.66 Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata dia.
Dari pemetaan ada TPS yang memiliki kategori kurang rawan sebanyak 115.477 TPS, sedangkan TPS rawan 2.996 TPS dan sangat rawan ada 1.188 TPS.
"Ini pemetaan berdasarkan masukan dari kewilayahan dan untuk bisa dipastikan lagi yang akan dilakukan optimalisasi anggota anggota yang akan ditempatkan di tempat tersebut," ujarnya.
Jenderal bintang dua polisi itu menuturkan sebelum melaksanakan operasi, Mabes Polri, Polda Jatim beserta jajaran bersama sama dengan TNI dan pemangku kebijakan sudah melakukan kegiatan rutin sebagai suatu bentuk calling sistem sebagai menyejukkan situasi dan kondisi.Sementara Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Farid Makruf, menambahkan pihaknya sangat siap untuk mendukung pelaksanaan pengamanan pemilu, dan mendukung Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengantar logistik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Kami pengamanan dari tiga pilar sinergi TNI, Polri dan Pemda serta masyarakat. Kami berharap seperti yang disampaikan Pak Kapolda pemilu aman damai persatuan dan kesatuan tetap dilakukan," ujarnya.
