Pemprov Jatim (ANTARA) - Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak memastikan digitalisasi birokrasi yang dikembangkan di wilayah provinsi setempat dijalankan dengan mempertimbangkan proses bisnis.
"Kami menekankan pentingnya digitalisasi birokrasi agar sejalan dengan kebutuhan dan proses usaha," katanya saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) 2023 Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman seluruh Indonesia Jawa Timur (DPD APERSI Jatim) di Surabaya, Rabu.
Dengan mempertimbangkan proses bisnis, Wakil Gubernur Jatim itu meyakini, digitalisasi birokrasi nantinya memberi dampak kemudahan dan kecepatan perizinan bagi para pelaku usaha.
"Jadi digitalisasi ini tidak bisa seketika langsung tanpa memikirkan proses bisnis," ujarnya.
Emil mengungkapkan digitalisasi bisa dilakukan dengan penyederhanaan proses di dalam birokrasi.
Menurutnya, ketika percepatan sudah terjadi pada proses yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, maka sama halnya dengan proses lanjutan yang ada di balik meja.
"Nyatanya kita sudah mempercepat interface kepada publik tanpa menyederhanakan proses di belakang meja," ucapnya.
Emil yang juga Wakil Gubernur tersebut menjelaskan bahwa digitalisasi berdampak pada percepatan proses perizinan di masyarakat tidak semuanya serba daring karena masih ada beberapa hal yang perlu dilakukan analisa mendalam sebelum dilakukan persetujuan.
"Tidak semua proses perizinan itu bisa dilakukan cepat seperti menutup mata. Harus ada ruang diskresi karena tidak semua pertimbangan terejawantahkan secara hitam putih," katanya.
Namun, lanjut dia, diskresi tentunya juga tidak boleh dengan alasan yang memiliki kesan tidak jelas atau abu abu.
"Penolakan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara tegas. Alasan sebuah penolakan harus transparan, jelas, tegas dan adil pada semua itu yang penting. Tidak boleh tebang pilih," tuturnya.
APERSI, kata Emil, diharapkan bisa memberi banyak masukan atas kondisi riil yang terjadi di lapangan.
"Harapannya bisa menjadi kritik yang membangun terkait sistem birokrasi di Pemprov Jatim. Ini pekerjaan rumah kita ke depan untuk bisa menciptakan sistem yang lebih bermartabat," ucap mantan Bupati Trenggalek tersebut.
