Gubernur Khofifah ajak kepala daerah terapkan digitalisasi birokrasi ASN

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh kepala daerah menerapkan digitalisasi dalam birokrasi aparatur sipil negara (ASN) di wilayahnya masing-masing.

"Ini penting, karena modernisasi dan digitalisasi birokrasi memiliki peran cukup besar dalam percepatan pencapaian pembangunan nasional," ujarnya ditemui usai menerima penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award di Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis.

Menurut dia, digitalisasi sistem akan menjadi pintu masuk untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi seluruh kinerja diantara OPD, UPT dan BLUD di Jatim.

Sehingga, kata dia, diharapkan bisa memberi penguatan pada sisi kompetensi dan digital informasi teknologi dengan lebih maksimal.

"Terlebih, selama pandemi COVID-19, sebagian ASN diharuskan menerapkan work from home. Tanpa sistem IT memadai, beban kerja ASN meningkat sebanyak 20 persen," ucap orang nomor satu di Pemprov Jatim tersebut.

Selain itu, Khofifah juga menerangkan bahwa digitalisasi memungkinkan kerja birokrat yang profesional dan impersonal.

"Yang mana mode birokrasi ini dapat mengembalikan posisi kinerja ASN Indonesia di tingkat satu ASEAN," kata gubernur perempuan pertama di Jatim tersebut.

Sementara itu, Kepala BKN RI Bima Haria Wibisana menyampaikan pentingnya modernisasi birokrasi dalam mendorong program Pemerintah Pusat pada reformasi birokrasi.

"Sesuai dengan arahan Wapres KH Ma'ruf Amin, modernisasi birokrasi saat ini jadi utama. Kalau bisa membangun sumber daya manusianya maka birokrasi akan lebih efektif," tuturnya.

Ia menilai, masa pandemi bisa menjadi kesempatan luar biasa untuk secepat mungkin memodernisasikan birokrasi di Indonesia guna mengejar ketertinggalan dari negara lain.

"Semasa pandemi ini, kita menjadi mendadak digital. Kegiatan dan pelayanan publik banyak yang menjadi digital," kata Bima.

Di sisi lain, Pemprov mendapatkan lewat BKD Jatim berhasil meraih dua penghargaan, masing-masing kategori perencanaan, kebutuhan, pelayanan pengadaan, kepangkatan dan pensiun, serta kategori penilaian kinerja terbaik.