Menteri Yasonna dukung revisi perpres untuk penguatan Kompolnas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mendukung revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) untuk menguatkan kinerja institusi tersebut sesuai dengan rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum.

“Ya kita dorong, nanti masukan ini disampaikan ke presiden (Joko Widodo), lalu akan dibahas secara internal,” ujar Yasonna saat ditemui pewarta setelah menyampaikan kata sambutan pada acara bertajuk “Konsultasi Publik Kompolnas bersama Praktisi Hukum dan Praktisi Media Massa” di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM akan mengharmonisasikan revisi peraturan tersebut sesuai dengan masukan dari berbagai pihak, termasuk Polri. Yasonna menilai kerja sama antara Polri dan Kompolnas saat ini semakin membaik dan profesional.

“Kompolnas tidak dapat berjalan sendiri tanpa kerja sama yang baik dengan Polri,” katanya.

Baca juga: Menjelang Pemilu 2024, Menteri Yasonna minta mahasiswa waspadai hoaks

Diketahui, Tim Percepatan Reformasi Hukum menyampaikan lebih dari 150 rekomendasi prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada September lalu untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tim Percepatan Reformasi Hukum terdiri dari empat kelompok kerja (pokja), yakni Pokja Reformasi Pengadilan dan Penegakan Hukum, Pokja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Pokja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Pokja Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.

Setelah bekerja kurang lebih tiga bulan, tim yang beranggotakan 34 tokoh akademisi dan perwakilan masyarakat sipil ini merampungkan dokumen Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum.

Berbagai agenda prioritas jangka pendek (hingga September 2024) dan jangka menengah (2024-2029) tersebut disusun dengan memperhatikan masukan dari pertemuan konsultatif dengan 18 pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan 32 organisasi masyarakat sipil.

Rekomendasi mengenai revisi Perpres No 17/2011 termasuk agenda prioritas jangka pendek, bersama dengan revisi Perpres Nomor 18/2011 tentang Komisi Kejaksaan (Komjak), revisi UU Narkotika, revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK).