Probolinggo, Jawa Timur (ANTARA) - Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur hingga 30 September 2023 mencapai Rp10,56 miliar atau 77,92 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp13,56 miliar.
"Realisasi PBB Perdesaan dan Perkotaan tersebut diperoleh dari Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun 2023 sebanyak 345.858 lembar dari total 446.085 lembar," kata Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani dalam keterangan tertulis yang diterima di kabupaten setempat, Senin.
Menurutnya optimalisasi pencapaian PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan bentuk kinerja kecamatan dan pemerintah desa dalam rangka pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Probolinggo.
"Kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan dari dana transfer adalah cita-cita bersama peningkatan PAD Kabupaten Probolinggo untuk kesejahteraan masyarakat setempat," tuturnya.
Ia mengatakan, dengan pelunasan PBB P2 tepat waktu, maka masyarakat terhindar dari beban denda karena keterlambatan dan kesadaran masyarakat membayar pajak tepat waktu merupakan wujud dari kebersamaan membangun Kabupaten Probolinggo.
Berdasarkan data BPPKAD Kabupaten Probolinggo tercatat sebanyak 220 desa yang tersebar di 24 kecamatan sudah lunas 100 persen PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2023.
Dari 24 kecamatan, ada sembilan kecamatan yang semua desanya sudah lunas 100% PBB Perdesaan dan Perkotaan tahun 2023 sebelum jatuh tempo, yakni Kecamatan Tiris, Sumber, Gending, Sukapura, Tegalsiwalan, Wonomerto, Pakuniran, Bantaran dan Besuk.
Sebagai bentuk penghargaan dari pelunasan tersebut, pihak Kecamatan Tiris mendapatkan 1,5 persen dari baku PBB kecamatan, sedangkan untuk Kecamatan Sumber, Gending dan Sukapura mendapatkan 1 persen dari baku kecamatan, namun kecamatan lain sisanya yang lunas 100 persen tidak mendapatkan reward karena pelunasan di bulan September 2023.
