Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya, Jawa Timur, meminta pemerintah kota setempat menuntaskan perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) dan balai rukun warga (RW) usai pengesahan APBD Perubahan 2023.
"Selain itu, dalam sisa pelaksanaan APBD 2023, kami minta pemkot merealisasikan berbagai program, salah satunya perbaikan rutilahu dan balai RW," kata anggota Fraksi PKS DPRD Surabaya Akhmad Suyanto di Surabaya, Rabu.
Yanto memandang penting peningkatan kualitas lingkungan kampung di Ibu Kota Jatim ini. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar renovasi lebih dari 1.100 balai RW bisa segera tuntas. Hal ini penting karena sentra kegiatan warga ada di balai RW.
"Berbagai fungsi pendidikan, kesehatan, olahraga, administrasi kependudukan, sosial budaya, hingga keagamaan selama ini sering dilakukan di balai-balai RW," ujarnya.
Meski demikian, kata dia, Fraksi PKS juga memberikan apresiasi kepada Pemkot Surabaya dan Badan Anggaran DPRD Kota Surabaya yang telah mulai menganggarkan dana operasional RT dan RW pada APBD Perubahan 2023.
"Tentu ini akan meringankan beban biaya listrik/air di balai RW yang selama ini menjadi tanggungan warga," kata Yanto yang juga anggota Komisi B DPRD ini.
Selain soal perbaikan Balai RW, Fraksi PKS juga mengingatkan masih adanya 2.700 antrean perbaikan rutilahu.
Karena adanya rasionalisasi terhadap anggaran 500 rutilahu pada tahun ini, Yanto meminta pemkot menyelesaikan perbaikan rutilahu dengan sejumlah anggaran yang ada.
"Jangan sampai ada yang tidak terlaksana. Untuk penyelesaian antrean program perbaikan rutilahu, kami meminta dianggarkan pada tahun anggaran 2024," ujar Yanto.
Fraksi PKS juga meminta pemkot untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Kader Surabaya Hebat (KSH) terkait dengan fungsinya sebagai kader lingkungan.
"Kami meminta agar tupoksi 306 faskel, 31 korcam, dan 5 korwil yang merangkap dengan tupoksi KSH lainnya harus dipisahkan, kemudian difokuskan pada pengelolaan lingkungan, terutama pengelolaan sampah. Dengan demikian, dapat menguatkan upaya pemkot dalam pengurangan sampah, yang sampai dengan hari ini belum signifikan hasilnya," katanya.
