Mojokerto (ANTARA) -
Bupati Mojokerto, Jawa Timur, Ikfina Fahmawati mengingatkan kepada pegawai negeri sipil (PNS) untuk selalu meningkatkan kapasitas dan potensi diri supaya lebih maksimal lagi dalam melayani masyarakat
"PNS perlu meningkatkan kapasitas dan terus mengembangkan potensi diri, mampu berinovasi untuk kemajuan organisasi dengan tetap mengedepankan AKHLAK, bangga melayani bangsa, berintegritas, profesional, dan mengabdi," katanya ketika menyerahkan SK kenaikan pangkat 364 PNS di kabupaten setempat, Kamis.
Peningkatan kapasitas setiap PNS sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, karena SDM menjadi aspek paling penting dalam penyelenggaraan tata pemerintahan.
"Maka saya minta agar PNS yang menerima kenaikan pangkat mampu memperlihatkan kompetensi dan kinerja yang lebih baik dalam mendukung organisasi, sehingga mampu menunjukkan prestasi dengan meraih penghargaan, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun tingkat nasional," ujarnya.
Selain itu, dalam merespons perkembangan situasi dan kondisi saat ini, Bupati Ikfina mengimbau seluruh PNS untuk menguasai perkembangan teknologi informasi yang berkembang begitu pesat serta penguasaan dalam bahasa asing.
"Tuntutan pemerintah, PNS untuk memahami bahasa Inggris, karena nanti akan banyak modul-modul, pengetahuan-pengetahuan, dan artikel-artikel yang kita harus baca dan pahami dan semuanya dalam bahasa Inggris," ujarnya.
Bupati Ikfina juga mengatakan, dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian khususnya pelayanan kenaikan pangkat PNS pada tahun 2024, ditetapkan sebanyak 6 kali dalam setahun.
Hal itu tertuang dalam Pasal 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023, bahwa periodesasi kenaikan pangkat pegawai negeri sipil ditetapkan pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober dan 1 Desember setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
"Saya berharap dengan peraturan baru yang memberikan kemudahan pelayanan terhadap PNS akan berdampak signifikan yaitu semakin meningkatkan kinerja PNS," katanya.
Ia mengatakan, dalam menegakkan integritas di Pemkab Mojokerto, maka proses penyerahan SK kenaikan pangkat tidak ada pemungutan dalam pengurusan.
"Maka apabila ada yang meminta, saya minta tolong kepada Anda semua untuk bisa menjaga integritas dan tidak memberikannya. Kita jaga sama-sama integritas di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto. Ini adalah modal dasar kita untuk betul-betul bisa membangun dan mengembangkan bangsa dan negara," ujarnya.
Penyerahan SK kenaikan pangkat yang diselenggarakan di halaman Pemkab Mojokerto dimana terdapat 115 PNS naik pangkat pada Golongan IV, 202 PNS naik pangkat pada Golongan III, 46 PNS naik pangkat pada Golongan II, dan 1 PNS naik pangkat pada Golongan I.*
