Malang (ANTARA) - Bertempat di ruang rapat Wali Kota Malang, Sutiaji pada Selasa (15/8) telah ditandatangani kerja sama antara Pemkot Malang dengan Kanwil BNI 46 Malang dalam pembayaran pajak daerah, yang kemudian ditindaklanjuti penandatanganan perjanjian kerja sama dengan BNI 46 cabang Malang.
Kerja sama yang diinisiasi bank plat merah ini, disambut positif Sutiaji, dan berharap pendapatan pajak daerah lebih maksimal dan warga yang notabene wajib pajak dapat membayar pajak sesuai peruntukannya.
"Saya kira dengan kerja sama ini juga membuka peluang besar bagi perbankan untuk berlomba-lomba mengambil selain sisi profitnya, apalagi ini BUMN yang akan membantu masyarakat untuk percepatan-percepatan dan transparansi dalam bidang transaksi," katanya.
Kakanwil BNI 46 Malang, Bani Iqbal mengatakan, awal kerja sama di era kepemimpinannya ini diharapkan berjalan dengan baik, serta berlanjut dengan kerja sama lain.
Dengan sinergi, kata dia, akan menguntungkan dari sisi pemda dalam upaya peningkatan pendapatan pajaknya, dan meningkatkan adanya bisnis baru BNI dan juga memperkuat infrastruktur keuangan di Pemkot Malang.
"Dari kami sebagai bank BUMN perwakilan negara juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi kerjasama ini simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan," kata Iqbal.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto mengatakan, untuk semua nasabah bank pemerintah ini dalam pembayaran pajaknya akan langsung dipotong dari rekening.
Dari kerja sama ini, Handi berkeyakinan besaran target pendapatan pajak tahun ini setelah Perubahan Alokasi Keuangan (PAK) sebesar Rp834 miliar akan segera terealisasi dengan baik.
Dari target tersebut, hingga 11 Agustus 2023 sudah terealisasi sekitar Rp347 miliar. Dari 9 sektor sumber pajak, pajak reklame dan parkir sudah surplus. Untuk sektor pajak lainnya, ditargetkan pada akhir triwulan tiga atau akhir September akan mencapai target," katanya.
Untuk merealisasikan itu semua, Handi mengaku tetap akan menjalankan programnya selama ini, seperti program jemput bola melalui Bapenda sambang kampung. Selain itu, optimalisasi pajak elektronik atau e-tax dan pembebasan denda pajak tertentu.(adv)
