Khofifah optimistis Kebun Raya Mangrove berdampak kesejahteraan

Pemprov Jatim (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa optimistis diresmikannya Kebun Raya Mangrove Surabaya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat luas, tidak hanya yang berdomisili di sekitarnya.  

"Alhamdulillah, hari ini Kebun Raya Mangrove Surabaya sudah diresmikan. Kami optimistis keberadaan kebun raya ini akan semakin menjaga kelestarian alam, menguatkan wilayah pesisir dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya usai menghadiri peresmian Kebun Raya Mangrove yang berlokasi di wilayah Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, Rabu.

Peresmiannya bertepatan dengan Hari Mangrove se-Dunia yang diperingati setiap tanggal 26 Juli, sehingga Khofifah berharap menjadi momentum membangun kesadaran pentingnya keberadaan tanaman mangrove di tengah masyarakat. 

"Bukan hanya sekadar menyadari kalau keberadaan tanaman mangrove itu vital bagi ekosistem dunia. Tapi kita juga harus ikut menjaga dan melestarikannya," ujarnya.

Menurutnya realisasi Kebun Raya Mangrove Surabaya yang menempati lahan seluas 27 hektare itu semakin menguatkan upaya yang selama ini digalakkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dalam meningkatkan pengelolaan dan pelestarian mangrove.

Khofifah mengungkapkan selama ini Pemprov Jatim sangat aktif dan masif melakukan penanaman mangrove. Terdata kini wilayah Jatim memiliki kawasan mangrove seluas 27.221 hektare. 

"Itu tercatat 48 persen dari kawasan mangrove di Pulau Jawa. Berdasarkan data Dinas Kehutanan, kawasan mangrove di Jatim merupakan yang terluas di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa dan Bali," katanya.
 
Terdata tingkat kerapatan mangrove di Jatim untuk kategori lebat 47,26 persen,  sedang 46,07 persen dan jarang 6,66 persen. Sementara potensi mangrove Jatim seluas 51.557 hektare. 

Mantan Menteri Sosial itu meyakinkan bahwa keuntungan dari pemasifan mangrove akan kembali ke masyarakat, yaitu mulai dari bentuk oksigen, penyerapan emisi CO2 yang 20 kali lebih besar dari hutan tropis, maupun lahan kerja dan ekonomi.