Pemprov Jatim Diminta Tidak Rekrut CPNS

Surabaya - Komisi A DPRD Jatim merekomendasikan kepada pemerintah provinsi setempat untuk tidak melalukan proses rekrutmen calon pegawai negeri sipil pada 2011, terkait tarik ulur kebijakan moratorium dari pemerintah pusat. "Kami merekomendasikan agar rekrutmen pegawai negeri sipil ditiadakan, sebab banyak aspek yang harus ditanggung oleh Pemprov Jatim kalau tetap nekat," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Kusnadi, usai rapat dengar pendapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim di Surabaya, Kamis. Ia menjelaskan, dengan diberlakukannya moratorium penerimaan CPNS, diperkirakan seluruh peserta CPNS dari 38 kabupaten/kota akan menyerbu Pemprov Jatim untuk berebut formasi PNS. "Lantas, barapa puluh ribu orang yang akan mendaftar? Bisa dibayangkan, dulu sebelum ada moratorium saja yang mendaftar hingga 30 ribu orang. Apalagi, sekarang di tiap kota/kabupaten tidak dilakukan rekrutmen," katanya. Padahal, lanjut Kusnadi, tahun ini Pemprov Jatim hanya membutuhkan seribu tenaga untuk jabatan fungsional tertentu, seperti tenaga pengajar (guru), seperti dokter dan perawat. "Lebih baik tenaga PNS yang sudah ada sekarang ditata dulu dan disesuaikan sebagaimana mestinya. Yang pasti, kami juga mengkaji pada aspek ekonomi dan sosialnya," tutur legislator asal PDI Perjuangan tersebut. Di sisi lain, Komisi A DPRD Jatim juga mengkritisi upaya pemerintah pusat yang mengharuskan Pemprov Jatim menggunakan sistem komputerisasi, sehingga nantinya calon peserta CPNS mengisi lembar jawaban soal langsung melalui komputer. Untuk menerapkan sistem itu, Pemprov Jatim harus siap-siap merogoh anggaran hingga Rp1,2 miliar guna menyiapkan perangkat pendukung. "Ini tentunya sangat membebani APBD Jatim. Apalagi menurut hitung-hitungan, setiap peserta akan dikenai biaya Rp20 ribu oleh pihak yang memiliki sistem ini. Jadi, berapa anggaran yang membengkak jika pesertanya mencapai 150 ribu orang," tambah Kusnadi. Kepala BKD Provinsi Jatim Akmal Budianto mengaku pasrah dengan keputusan dewan. Namun, ia mengakui jika Pemprov Jatim dan beberapa kota/kabupaten masih membutuhkan CPNS untuk tenaga fungsional. "Kami masih akan menunggu arahan dari Komisi A dan rapat koordinasi berikutnya, baru kemudian menentukan sikap," papar mantan Sekretaris DPRD Jatim tersebut.