Sidoarjo (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menargetkan bebas Open Defecation Free (ODF) 100 persen di seluruh wilayah setempat salah satunya meningkatkan sanitasi dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Pj. Sekretaris Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto di Sidoarjo, Kamis mengatakan, percepatan ODF ini harus segera diterapkan di Kabupaten Sidoarjo.
"Upaya tersebut juga untuk mengejar target verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS)," ujarnya di sela kegiatan Percepatan ODF Melalui Penguatan Kelembagaan dan Pembinaan Lokus Kabupaten Sidoarjo Sehat di Pendapa Pemkab Sidoarjo.
Ia mengatakan, permasalahan ODF ini jika tidak segera tertangani maka akan menyebabkan penyebaran penyakit dan masalah kesehatan lainnya, seperti masih tingginya angka stunting di Sidoarjo.
"Untuk mengejar 100 persen bebas ODF ini mari kita bersama-sama menyamakan persepsi bahwa permasalahan ODF atau bebas buang air besar sembarangan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Sehingga, perlu gerakan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mulai dari desa hingga dinas," katanya.
Ia mengatakan, angka ODF Sidoarjo saat ini berada dalam posisi ke-34 dari jumlah 38 kabupaten atau kota se-Jawa Timur yang menjadikan Sidoarjo harus bergerak cepat dalam penanganan bebas ODF dan mengurangi angka stunting.
"Rangking ke-34 ini harus segera dituntaskan, karena Sidoarjo sendiri saya rasa tidak pantas jika mendapatkan rangking ODF terendah nomor empat. Karena PAD Sidoarjo besar, APBD Sidoarjo juga besar jika di bandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Sehingga, butuh sinergitas dari berbagai pihak dan dalam acara ini saya harapkan bisa terpecahkan masalah dan solusinya," ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo, Fenny Apridawati mengatakan bahwa angka stunting di Sidoarjo naik sebesar 1,3 persen yang di sebabkan karena angka ODF yang masih tinggi.
"Untuk menurunkan angka stunting sendiri, selain percepatan bebas ODF 100 persen, juga perlu menggalakkan kembali air susu ibu (ASI) eksklusif, dan seluruh kader kesehatan tiap daerah agar memantau ibu hamil di daerahnya masing-masing", ucap Fenny.
Fenny mengatakan, upaya Sidoarjo untuk percepatan bebas ODF di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat melalui desa kelurahan, menggerakkan sektor swasta melalui CSR dan membangun kesadaran masyarakat untuk mau membangun jamban sehat secara mandiri.
Data masyarakat yang belum memiliki jamban sehat yang telah dilaksanakan oleh tim puskesmas bersama dengan perangkat desa se-Kabupaten Sidoarjo menunjukkan sebanyak 5.926 rumah belum memiliki jamban.
"Jumlah desa yang sudah ODF di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 201 desa dari total 352 desa, target untuk bisa verifikasi Kabupaten Kota Sehat (KKS) nasional minimal 80 persen atau 281 desa. Sehingga, masih terdapat kekurangan minimal 80 desa yang ditargetkan bisa ODF pada tahun 2023," ujarnya.
