Dana Operasional E-KTP Kota Malang "Ngambang"

Malang - Dana operasional untuk penerapan dan layanan KTP elektronik (E-KTP) di Kota Malang, Jawa Timur, mulai awal Agustus nanti masih "mengambang". Wali Kota Malang Peni Suparto, Jumat, mengatakan, kekurangan dana operasional penerapan E-KTP yang tidak dianggarkan dalam APBD 2011, bisa diambilkan dari dana sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) 2010 atau anggaran Persema yang tidak terpakai. "Semua program memang kekurangan dana, tapi harus tetap dilaksanakan termasuk penerapan E-KTP yang dimulai awal Agustus nanti. Kekurangan dana itu bisa disiasati, apalagi sekarang masih ada pembahasan perubahan anggaran keuangan (PAK)," tegas Peni. Pelaksanaan E-KTP di Kota Malang masih kekurangan dana operasional sekitar Rp1,7 miliar. Dari total kebutuhan yang mencapai Rp1,9 miliar, baru ada dana sebesar Rp185 juta. Padahal, per 1 Agustus 2011 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) harus melaksanakan program E-KTP secara serentak di lima kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang. Hanya saja, kebutuhan anggaran operasional untuk pembuatan KTP elektronik bagi 677 ribu warga wajib KTP tersebut tidak dianggarkan dalam APBD maupuk PAK yang sedang dibahas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD setempat. "Pelaksanaan E-KTP di daerah ini harus sukses. Soal anggaran kan bisa disiasati atau diambilkan dari pos lain, seperti Silpa 2010 sebesar Rp64 miliar. Yang penting Kota Malang sebagai salah satu kota percontohan harus sukses," tegas mantan anggota DPR RI tersebut. Sementara anggota Banggar DPRD Kota Malang Sutiaji mengusulkan agar dana operasional pelaksanaan E-KTP di daerah itu diambilkan dari anggaran Persema yang tidak terpakai sebesar Rp18 miliar. "KTP ini sudah menjadi kebutuhan dasar layanan kepada masyrakat, sehingga kekurangan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk dana operasional itu harus menjadi prioritas demi suksesnya penerapan E-KTP di daerah ini,' tegas politisi dari PKB tersebut. Sebelumnya Kepala Dispendukcapil Kota Malang Rahman Nurmala mengungkapkan jika dana operasional untuk penerapan E-KTP di daerah itu masih kekurangan sekitar Rp1,7 miliar dari kebutuhan Rp1,9 miliar. Dana operasional sebesar itu akan digunakan untuk biaya lembur para petugas selama pelaksanaan E-KTP tahap pertama yang ditargetkan tuntas selama 100 hari untuk 677 ribu KTP.