Ratusan Warga Unjuk Rasa SMAN 2 Bangkalan

Bangkalan - Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pendidikan Bangkalan (FPPB), Madura, Senin, berunjuk rasa di depan SMAN 2 setempat, mendesak kepala sekolah dicopot dari jabatannya karena dinilai diskriminatif terhadap warga miskin. Pengunjuk rasa ini meminta Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron mencopot Abdullah Muad dari jabatannya selaku kepala sekolah di SMAN 2 Bangkalan. Peserta aksi datang ke SMAN 2 Bangkalan dengan mengendarai mobil terbuka (pikap), sepeda motor dan dua mini bus. Mereka membawa beragam postur berbagai ukuran yang salah satunya bertuliskan "Muad Harus Dicopot dari Jabatannya". Koordinator lapangan (korlap) aksi, Nanang, dalam orasinya mengatakan, SMAN 2 Bangkalan telah membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2011 dan telah dilakukan pendaftaran ulang bagi siswa yang dinyatakan lulus seleksi dari semua jalur tersedia. Namun, menurut dia, ada hal yang sangat memberatkan dan menjadi indikator terbatasnya cita-cita negara tentang wajib belajar 12 tahun. "Penarikan liar berupa dana daftar ulang yang dibebankan sangat besar dan jauh dari kemampuan masyarakat. Dimana uang gedung bagi jalur TPA dipungut Rp3 juta," ucapnya, mengungkapkan. Serta, sambung Nanang, untuk jalur prestasi atau PMDK SMAN 2 Bangkalan menarik uang gedung senilai Rp2,2 juta. Sementara untuk jalur reguler ditarik Rp1,5 juta per siswa. "Padahal, sesuai surat edaran Mendiknas hanya sekolah RSBI yang boleh menarik uang gedung dibawah Rp1 juta. Tapi, di sini berbeda. Sekolah favorit saja sudah mematok jutaan rupiah," paparnya. Menurut dia, pihaknya mendesak bBpati Bangkalan agar mencopot Kepala SMAN 2 Bangkalan, Abdullah Muad, secara tidak hormat. Serta sumbangan insidental uang gedung harus ditiadakan. Jika sumbangan uang pendidikan tetap diberlakukan, kata Nanang, itu sama halnya dengan membiarkan adanya diskriminasi antara warga miskin dengan warga yang kaya. "SPP bulanan harus diturunkan. Uang daftar ulang harus dimusyawarahkan dengan wali murid. Kemudian uang gedung yang sudah dipungut harus dikembalikan," teriak Nanang. Ia menambahkan, jika tuntutannya tidak direspon, pihaknya akan melaporkan kasus ini terhadap Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh. Sebab, menurut Nanang, akibat adanya kebijakan biaya sekolah yang terlalu tinggi, telah mengorbankan siswa miskin berprestasi yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sementara itu, Kasek SMAN 2 Bangkalan, Abdullah Muad, membantah telah melakukan pungutan liar terhadap wali murid dalam penerimaan peserta didik baru. Ia mengaku, dalam mengeluarkan sebuah putusan tersebut sudah disetujui oleh komite sekolah. "Semua itu tidak benar, tapi sudah ada keputusan dari Komite Sekolah. Kebijakan itu keputusan bersama. Untuk daftar ulang ada tingkatannya, tidak sama," ucapnya. Menurut Muad, bagi jalur tes potensi akademik ditarik memang ditarik biaya Rp3 juta per siswa untuk membangun dua lokal ruang kelas. Sementara untuk jalur prestasi ditarik Rp2,2 juta dan jalur reguler dipatok Rp1,5 juta. "Kami juga telah menyediakan ruang bagi siswa miskin sebesar 20 persen dari total jumlah siswa. Namun, kita seleksi dulu siswa miskin agar tepat sasaran," paparnya. Sementara, mengenai tuntutan mundur dari para pengunjuk rasa, Kasek SMAN 2 Bangkalan ini menyatakan, akan menyerahkan sepenuhnya kepala Pemkab Bangkalan.