Pemkot Madiun siap ikuti aturan penerapan WFH bagi ASN

Madiun (ANTARA) - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, siap mengikuti penerapan aturan bekerja dari rumah (work from home/WFH) yang diberlakukan pemerintah pusat dalam upaya efisiensi anggaran dan energi, tanpa mengesampingkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksana Tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menegaskan bahwa kebijakan WFH akan menjadi momentum pemkot untuk menjalankan sistem kerja pemerintahan yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi atau smart city.

"Karena sudah resmi maka Pemkot Madiun akan mendukung apa yang menjadi arahan Kemendagri," ujar Bagus Panuntun di Madiun, Rabu.

Menurutnya, Pemkot Madiun akan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, namun tetap melakukan penyesuaian dengan kondisi daerah, di antaranya adalah pejabat eselon II dan III, kehadiran kerja tetap menjadi prioritas guna memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Selain itu, Pemkot Madiun juga berencana menerapkan kebijakan khusus setiap hari Jumat, yakni ASN diimbau berangkat kerja menggunakan sepeda atau ojek daring.

Hal itu untuk mendorong penggunaan transportasi umum, memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, sekaligus upaya ramah lingkungan.

"Nanti dari pemkot, hari Jumat masuk kerja menggunakan sepeda atau ojek online. Arahan ini supaya bisa menggunakan transportasi umum yang juga membantu masyarakat," katanya.

Bagus menyebutkan bahwa pola penerapan WFH maupun kebijakan pendukung lainnya masih terus dirumuskan agar dapat berjalan efektif.

Ia menambahkan kondisi Kota Madiun yang relatif kecil menjadi keuntungan tersendiri dalam penerapan kebijakan tersebut.

"Pola-polanya masih dirumuskan. Kita diuntungkan karena kota kita kecil, sehingga mobilitas dan kegiatan bisa lebih mudah diatur," katanya.

Sebelumnya, pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menteri PANRB dan SE Mendagri. Hal itu bertujuan untuk efisiensi anggaran dan energi.

Adapun kebijakan WFH tersebut berpotensi menghemat APBN sebesar Rp6,2 triliun dari kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Sementara total potensi penghematan dari konsumsi BBM masyarakat diperkirakan bisa mencapai Rp59 triliun.