Surabaya (ANTARA) - Kota Surabaya bebas dari buang air besar sembarangan (BABS) dan pembangunan rumah tidak layak guni (Rutilahu) menjadi prioritas dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2023.
"Setelah itu yang diberikan bantuan Rutilahu juga harus mendapatkan pekerjaan, sehingga dia bisa memelihara rumahnya, merawat rumahnya," kata Wali Kota Eri Cahyadi di Surabaya, Rabu.
Selain itu, pemkot bersama DPRD Surabaya juga sepakat menggunakan APBD 2023 untuk mengurangi kemiskinan dengan menambah penghasilan dari masing-masing keluarga, salah satunya melalui program padat karya yang sudah berjalan.
"Alhamdulillah di tahun 2022 ini kami mencoba dengan nilai anggaran tidak sampai Rp100 miliar ternyata dalam pekerjaan itu pendapatannya bisa sampai Rp6 juta, seperti pembuatan paving. Maka kami akan terapkan ke warga yang lainnya," kata Cak Eri, sapaan akrabnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menambahkan bahwa saat ini pemkot bersama DPRD memiliki skala prioritas dalam menggunakan anggaran.
Di antara prioritas itu lantas ditentukan secara bersama-sama mana yang paling penting untuk segera dijalankan.
"Jadi keterbukaan itulah yang kami jalankan. Saya beranggapan bahwa kalau ingin kota ini bagus, kota ini berjalan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, maka pemkot dan DPRD harus ada keterbukaan dan saling menguatkan," kata Cak Eri.
Cak Eri mengaku bersyukur seluruh fraksi DPRD Surabaya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Surabaya 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2022.
Adapun APBD Surabaya diproyeksikan sebesar Rp11,2 triliun.
Program BABS dan Rutilahu jadi prioritas pelaksanaan APBD Surabaya 2023
Rabu, 9 November 2022 21:01 WIB
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menyampaikan pidato di hadapan anggota DPRD Surabaya. ANTARA/HO-Diskominfo Surabaya
Setelah itu yang diberikan bantuan Rutilahu juga harus mendapatkan pekerjaan
