Surabaya (ANTARA) - Tim Verifikasi Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil sampel verifikasi di 20 kelurahan tersebat di 10 kecamatan di Kota Surabaya, Rabu.
Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim M. Yoto mengatakan pada Rabu ini, tim verifikasi terjun ke 20 kelurahan untuk mencocokkan hasil laporan Pemerintah Kota Surabaya dengan kondisi di lapangan.
"Tim kami akan melihat kondisi di lapangan," katanya.
Adapun 20 kelurahan tersebut, di antaranya Kelurahan Asemrowo dan Genting Kalianak di Kecamatan Asemrowo, Kelurahan Rungkut Tengah dan Rungkut Menanggal di Kecamatan Gunung Anyar, Kelurahan Kalisari dan Kejawan Putih Tambak di Kecamatan Mulyorejo, serta Kelurahan Kutisari dan Panjang Jiwo di Kecamatan Tenggilis Mejoyo.
Selanjutnya, Kelurahan Sidotopo Wetan dan Bulak Banteng di Kecamatan Kenjeran, Kelurahan Kebonsari dan Ketintang di Kecamatan Jambangan, Kelurahan Gayungan dan Ketintang di Kecamatan Gayungan, Kelurahan Dukuh Kupang dan Prada Kali Kendal di Kecamatan Dukuh Pakis, serta Kelurahan Tembok Dukuh dan Bubutan di Kecamatan Bubutan.
Ia mengapresiasi strategi Pemkot Surabaya dalam upaya percepatan bebas BABS di "Kota Pahlawan" --sebutan untuk Kota Surabaya-- salah satunya dengan kebijakan diskresi, sekaligus kolaborasi dengan pihak lain.
Pada 16 Maret 2023, kata dia, seusai dilakukan verifikasi lapangan, pihaknya akan menggelar rapat pleno sebagai penentuan Kota Surabaya Menuju ODF 2023.
"Saya kira Surabaya dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki potensi yang besar dengan terobosannya, insyaallah Surabaya bisa. Tanggal 16 Maret 2023, setelah verifikasi dan temuan di lapangan nanti akan ada sidang pleno dan kemudian kita umumkan di situ," katanya.
Meski begitu, Yoto berharap, Kota Surabaya beserta kabupaten/kota lainnya di Jatim harus mengajak masyarakat dalam penerapan PHBS.
"Surabaya luar biasa tidak ada catatan khusus, apalagi sudah dijelaskan dengan berbagai strategi yang melibatkan masyarakat. Secara umum, kabupaten/kota lain harus tetap memelihara kebersihan, itu menjadi bagian penting karena masyarakat dengan situasi berbeda bisa berubah sehingga pendampingan itu tetap harus dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak," kata dia.
Sekretaris Daerah Kota Surabaya Ikhsan mengatakan kedatangan Tim Verifikasi ODF Pemprov Jatim ingin melakukan pengecekan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di daerah itu, salah satunya menghentikan perilaku BABS.
"Tim verifikasi mengecek yang berkaitan dengan ODF atau stop BABS di Kota Surabaya seperti apa. Karena Pak Wali Kota (Eri Cahyadi, red.) selalu menyampaikan bagaimana upaya kita menyejahterakan masyarakat. Salah satunya membantu masyarakat terhadap perilaku hidup sehat pada proses sanitasi melalui pembangunan jamban," kata dia.
Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya menyiapkan 11.000 titik pengerjaan jamban, sebagai upaya bebas ODF. Pengerjaan tersebut terbagi menjadi dua, yakni 8.000 titik pengerjaan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya dan 3.000 lainnya oleh Baznas Surabaya.
"Tahun ini di Surabaya ada 11.000 yang kami siapkan untuk pembangunan jamban di masyarakat, karena memang masih ada warga kita yang masih belum punya jamban. Sampai bulan Februari dan Maret ini, sudah 4.000 pengerjaan yang selesai," ujar dia.
