Madiun (ANTARA) - Sebanyak empat organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun diusulkan menjalani verifikasi Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Perkantoran dan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP) tahun 2025 yang digelar Dinkes Provinsi Jatim.
"Proses verifikasi dilakukan secara daring selama dua hari oleh tim penilai dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga (Unair) dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur," ujar Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun Denik Wuryani saat penilaian yang dilakukan di gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, Rabu.
Empat OPD yang diusulkan menjalani verifikasi tersebut adalah Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker KUKM), serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA).
Menurut Denik, kegiatan tersebut merupakan bentuk penilaian terhadap implementasi K3 perkantoran di lingkungan kerja formal. Verifikasi menilai berbagai aspek penting dalam penerapan K3 perkantoran, meliputi kebijakan K3, keselamatan kerja, kesehatan kerja, ergonomi, dan lingkungan kerja.
"Tujuan dari K3 ini adalah menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, serta mencegah penyakit akibat kerja. Penilaian meliputi sarana prasarana, lingkungan kantor, dan aspek kesehatan kerja," katanya.
"Alhamdulillah, dari empat OPD yang kami ajukan, salah satunya, yaitu Dinas Pendidikan, berhasil lolos ke tahap verifikasi lanjutan di tingkat provinsi dan melakukan paparan," katanya.
Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi langkah awal menuju prestasi Kota Madiun dalam bidang kesehatan kerja, sekaligus mendorong OPD lain untuk lebih optimal dalam penerapan K3 perkantoran.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun Lismawati menyatakan bahwa penerapan K3 perkantoran sudah menjadi bagian dari aktivitas harian dinasnya.
"Kami memang sudah menerapkan prinsip-prinsip K3 dalam kegiatan kerja sehari-hari. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, akan segera kami perbaiki. Dengan adanya verifikasi ini, kami ingin meningkatkan pelayanan kepada pegawai, mendukung pola hidup bersih dan sehat, serta mendorong produktivitas yang lebih baik," kata Lismawati.
Selain verifikasi K3 perkantoran, pada hari kedua kegiatan dijadwalkan pelaksanaan verifikasi Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP). GP2SP merupakan program kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemberi kerja, serikat pekerja, dan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan produktivitas pekerja perempuan.
Program itu berfokus pada perlindungan kesehatan reproduksi, pemenuhan gizi, dukungan pemberian ASI, deteksi dini penyakit, serta pengendalian lingkungan kerja yang mendukung kesehatan perempuan di tempat kerja.
