Eri Cahyadi membidik predikat Surabaya menuju Kota Sehat 2023

Surabaya (ANTARA) - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membidik predikat Surabaya menuju Kota Sehat 2023 setelah sukses menerima sertifikat Open Defecation Free (ODF) atau terbebas dari perilaku masyarakat Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pada 16 Maret 2023.

"Karena dasarnya harus disentuh dulu, sekarang Surabaya sudah 100 persen ODF dan kami sekarang menuju Kota Sehat. Artinya, kami bisa membuktikan kalau Surabaya sudah bebas BABS," kata Eri Cahyadi dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Jawa Timur, Jumat.

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Tim Verifikasi ODF Jawa Timur, Pemkot Surabaya didorong menuju Kota Sehat 2023. Tim Verifikasi ODF Jawa Timur menyatakan Kota Surabaya layak sebagai kabupaten/kota ODF yang ke-24 di Provinsi Jawa Timur.

Baca juga: Eri Cahyadi mengajak warga Surabaya belanja di Bazar UMKM HJKS ke-730

"Kami gunakan anggaran APBD untuk pengerjaan jamban serta didukung Baznas Surabaya. Sudah di cek semua dan diakui oleh Tim Verifikasi ODF Jawa Timur. Inilah transparansi program yang dilakukan Pemkot Surabaya dengan melibatkan masyarakat dengan bergotong royong," ucapnya.

Sebab, menurutnya, penuntasan persoalan bebas BABS di Kota Pahlawan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, seiring budaya gotong royong yang terus digaungkan.

"Insya Allah Surabaya siap menjadi Kota Sehat 2023. Sebab kami sudah berhasil mengubah perilaku masyarakat agar tidak BABS. Tentunya dengan menekankan pola hidup bersih dan sehat," katanya.

Ketua Tim Verifikasi ODF Pemprov Jawa Timur M Yoto sebelumnya mengapresiasi strategi Pemkot Surabaya dalam upaya percepatan bebas BABS di Surabaya, salah satunya dengan kebijakan diskresi, sekaligus kolaborasi dengan pihak lain.

Meski begitu ia berharap Kota Surabaya beserta kabupaten/kota lainnya di Jatim harus mengajak masyarakat dalam penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

"Surabaya luar biasa tidak ada catatan khusus, apalagi sudah dijelaskan dengan berbagai strategi yang melibatkan masyarakat. Secara umum, kabupaten/kota lain harus tetap memelihara kebersihan, itu menjadi bagian penting karena masyarakat dengan situasi berbeda bisa berubah sehingga pendampingan itu tetap harus dilakukan dengan menggandeng berbagai pihak," ujarnya.