Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas menyiapkan skema penanganan permasalahan banjir di sejumlah titik, khususnya yang terjadi di Kali Perbatasan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di Kota Surabaya, Kamis, mengatakan beberapa waktu lalu beberapa kawasan di Kota Surabaya mengalami genangan dan banjir akibat aliran air di Kali Perbatasan tersumbat enceng gondok hingga tingginya sedimentasi sungai.
"Tadi berdiskusi menyampaikan terkait masalah ini (perawatan sungai). Surabaya itu hilir yang menerima luapan air dari beberapa daerah, hal ini sudah disampaikan BBWS ke pemerintah pusat sehingga nanti akan ada perbaikan sungai. Sambil menunggu itu, kemarin kami sudah lakukan pengerukan dan pembersihan enceng gondok," ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat menerima BBWS Brantas di Balai Kota Surabaya.
Eri menjelaskan, kondisi sungai di Kota Surabaya sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, ketika menerima aliran sungai dari daerah lain seperti Kediri, Jombang dan Mojokerto, Kali Jagir Wonokromo di Surabaya sudah tidak bisa menampung sehingga airnya dan meluap ke beberapa ruas jalan.
"Meskipun BBWS sudah mengatur dan mengalihkan sebagian jalur, ternyata Kali Jagir tetap tidak bisa menampung sampai akhirnya meluap. Bayangkan kalau semua jalur dibuka, Surabaya ini akan tenggelam. Untuk itu, kami sengaja membuat box culvert yang ukurannya besar untuk menampung air ketika hujan tapi masih belum bisa masuk ke sungai besar, jadi akan tertampung sementara di dalam box culvert," ujarnya.
Ia mengatakan, Pemkot Surabaya sudah menyiapkan langkah jangka pendek hingga jangka panjang untuk penanganan banjir akibat meluapnya sungai. Untuk penyelesaian jangka pendek akan dilakukan pemetaan wilayah mana yang menjadi prioritas penanganan. Selain itu, pembangunan box culvert yang saling terhubung dan berdekatan dengan sungai akan semakin digencarkan.
"Jadi dari kampung masuk ke saluran tersier lalu ke primer, kemudian masuk ke sungai besar dan lanjut ke laut. Itu yang dikoneksikan satu sama lain untuk jangka pendek," tuturnya.
Terkait dengan penyelesaian jangka panjang, pihaknya akan berkoordinasi dengan BBWS Brantas dalam hal mengembalikan fungsi sungai. Sebab, selama ini banyak sungai yang tertutup akibat beralih fungsi akibat adanya bangunan liar di sempadan sungai.
"Harapannya fungsi sungai bisa kembali normal, maka bisa mengalirkan air menuju laut dengan lancar. Karena, ada sungai yang awalnya lebar 30 meter menjadi satu meter. Ini yang harus diperbaiki," ujarnya.
Langkah jangka panjang lainnya, kata dia, adalah berkolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) terkait untuk melakukan perbaikan dan perawatan sungai di wilayahnya masing-masing.
"Tadi saya sampaikan kepada beliau (BBWS Brantas) kita ini Indonesia, Surabaya bukan negara sendiri. Jadi apabila Kali Perbatasan ada masalah silahkan kontak kami, kami punya alat dan bisa membantu. Sehingga, pekerjaan bisa dibagi dan dikerjakan bersama-sama," ucapnya.
Kepala BBWS Brantas, Hendra Ahyadi menyampaikan bahwa aliran Sungai Brantas yang dimulai dari Malang memang berakhir di Kota Surabaya. Alur perjalanan aliran airnya dari Kabupaten Malang, Bendungan Sutami kemudian terus mengalir ke Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Kediri, Nganjuk, Mojokerto Jombang dan Surabaya sebagai hilir.
Oleh karena itu, Hendra menyebut, kolaborasi penanganan bersama Pemkot Surabaya sebagai ujung mengalirnya air sangat diperlukan.
"Kewenangan semua sebenarnya ada di pemerintah pusat, karena memang daerah aliran sungai (DAS) pemerintah pusat. Kami sebagai UPT di bawah kementerian PU diberikan mandat mengelola. Kalau diserahkan ke kami semua itu juga cukup berat, sehingga kolaborasi dengan pemda terutama Surabaya sebagai ujung tempat mengalirnya air sangat strategis. Di sini kami berdiskusi mencari solusi sehingga masalah-masalah seperti enceng gondok dan lainnya bisa teratasi," katanya.
Sementara, untuk penertiban bangunan liar juga sudah dilakukan upaya melalui jalur hukum.
"Tapi sekali lagi itu berkaitan dengan sertifikat, dari fungsinya yang mengganggu sempadan sungai. Nanti akan kami tindaklanjuti untuk memberikan edukasi atau pemahaman bahwa tidak boleh ada bangunan di sana," jelasnya.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat normalisasi sungai khususnya di wilayah hilir. Salah satu faktor utamanya adalah pendanaan sehingga kolaborasi dibutuhkan untuk menangani hal tersebut.
"Kami sampaikan ke Pak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kami tadi mohon bantuannya untuk melakukan perbaikan bersama-sama," ujarnya.
